Kata Wapres, KPK Sebaiknya Surati DPR, Bukan Ke Presiden Soal RKUHP

JAKARTA, – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembahasan Rancangan KUHP ada di DPR, bukan di pemerintah.

Dengan demikian, seandainya ada pihak yg ingin memberi saran terkait pembahasan tersebut, sebaiknya menyurati DPR.

“Itu kan dibahas di DPR, kewenangannya Dewan Perwakilan Rakyat bukan Presiden,” ucap Kalla di Jakarta, Sabtu (2/6/2018) malam.

Baca juga: KPK Dinilai Makar Birokrasi karena Minta Presiden Tolak Masukan Pasal Korupsi di RKUHP

Hal itu disampaikan Wapres menanggapi langkah KPK mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar pasal-pasal tindak pidana korupsi dikeluarkan dari RKUHP.

Meski demikian, Kalla enggan menganggap bahwa surat yg dikirimkan KPK kepada Presiden tersebut salah alamat.

“Bukan salah (alamat) suratnya, tetapi wajibnya (menyurati) DPR,” kata Kalla.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya menyampaikan bahwa surat KPK yg dikirim ke Presiden dan pihak yang lain bertujuan agar muncul pemahaman bahwa adanya risiko pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi apabila RKUHP disahkan dalam format seperti yg ketika ini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Baca juga: Disebut Membangkangi Birokrasi, Ini Respons KPK…

Menurut Febri, upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan KPK secara kelembagaan telah tidak jarang terjadi.

“Dulu, revisi UU KPK digagas, bahkan dengan pembatasan umur dan kewenangan dari KPK. Memang banyak yg terganggu dengan kerja-kerja KPK,” ujar Febri.

Di sisi lain, KPK yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki itikad baik mendukung pencegahan korupsi. Oleh sebab itu wajar seandainya Presiden mengetahui pandangan KPK.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin