Kembalikan Uang Tak Dipidana, Bentuk Toleransi Kepada Korupsi

JAKARTA, – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, wacana menghentikan perkara korupsi pejabat daerah yg menyerahkan uang korupsi, bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bila wacana itu direalisasikan, Abdul menyampaikan ada satu kemunduran. Indonesia yg masih berperang dengan korupsi justru mentoleransi tindak pidana yg extra ordinary crime tersebut.

“Ini menurut aku proses pembusukan bangsa sedang terjadi,” ujarnya kepada , Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengungkapan secara pemberhentian masalah korupsi.

Baca juga : Asal Kembalikan Uang, Pejabat Daerah Terindikasi Korupsi Bisa Tak Dipidana

Bunyinya, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sementara Pasal 2 dan 3 mengatur tentang waktu pidana dan denda setiap orang yg melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang yang lain atau suatu korporasi yg mampu merugikan keuangan atau perekonomian negara.

“Presiden (harus) ikut bertanggung jawab mencegah ini. Pembangunan harus tetap berjalan, tapi korupsi juga tak boleh ditoleransi,” kata Abdul.

Rabu (28/2/2018) lalu, Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), menandatangani kesepakatan bersama dalam penanganan aduan korupsi di daerah.

Baca juga : ICW Kritik Wacana Tak Pidana Koruptor yg Kembalikan Uang Korupsi

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, masalah korupsi oknum pejabat pemerintahan daerah mampu diberhentikan bila pejabat tersebut mengembalikan uang korupsinya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kesepakatan tersebut yaitu pendekatannya dalam hukum administrasi sehingga penanganan pidana yaitu ultimum remedium (upaya akhir).

Sementara itu, Divisi Korupsi Politik Almas Sjafrina Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kesepakatan empat lembaga tersebut. Ia menilai hal itu bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor.

TV KPK menduga uang suap dari kontraktor proyek jalan mulai dipakai mendanai aktivitas politik terkait pilkada.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin