Ketentuan “presidential Threshold” Dinilai Bertentangan Dengan Konstitusi

Jakarta – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mampu dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami berpandangan bahwa pengaturan seperti ini adalah pengaturan yg bertentangan dengan konstitusi,” ujar Hadar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Adapun Pasal 222 UU Pemilu menyampaikan bahwa yg bisa mengusulkan pencalonan atau calon presiden dan wakil presiden, itu adalah partai politik peserta pemilu, baik sendiri maupun bersama-sama, sekurang-kurangnya memenuhi 20 persen kursi atau 25 persen suara dari pemilu sebelumnya

Hadar Nafis Gumay bersama dengan dua lembaga sosial masyarakat (LSM), Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) mengajukan permohonan uji materi Pasal 222 UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Hadar bersama dengan dua LSM tersebut berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi, terutama terhadap Pasal 6A ayat (2), juga terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Dalam UUD 1945 telah jelas diatur bahwa yg berhak mencalonkan adalah baik secara sendiri-sendiri atau bersama partai politik peserta pemilu dan diajukan sebelum pemilu,” kata Hadar.

Namun kemudian pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu dinilai Hadar justru menimbulkan batasan tambahan yg tak memungkinkan buat partai yg tak atau belum ikut pemilu sebelumnya karena tak memiliki kursi ataupun suara.

Pengaturan ini kemudian dikatakan Hadar juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yg menyebutkan bahwa asas utama dalam pemilu yg demokratis adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yg dilaksanakan lima tahun sekali.

“Adil ini adalah asas yg penting, jadi kalau tak dipenuhi asas keadilan ini maka pemilunya itu tak berlangsung seperti yg dimaksudkan dalam konstitusi kita,” tambah Hadar.

Penerapan ambang batas 20 persen kursi atau 25 persen suara menurut Hadar sangat tak adil terhadap partai-partai yg baru menjadi peserta di dalam Pemilu Tahun 2019.

Sementara itu menurut Hadar, konstitusi Indonesia menjamin setiap warga negara bagi berhak memperoleh kesempatan yg sama di dalam pemerintahan.

“Para pasangan calon presiden yg kemudian berangkat dari parpol yg mengalami ketidakadilan tadi, tentu tak mendapat kesempatan yg sama bagi mampu ikut dalam pemilu mendatang,” pungkas Hadar.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin