Ketua DPR Jamin UU MD3 Tak Digunakan Untuk Bungkam Kritik

JAKARTA, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menjamin bahwa keberadaan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) tidak lantas membuat Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga anti-kritik.

Hal itu menanggapi Pasal 122 huruf k yg dinilai menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membungkam kritik yg dilontarkan ke anggota Dewan.

Pasal itu berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah yang lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yg merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

Bambang menjamin pasal itu tak disalahgunakan atas dalih pencemaran nama baik.

“Enggak mulai dapat kalian pakai. Inilah yg perlu masyarakat mengerti, yg pasti Dewan Perwakilan Rakyat tak kebal hukum, tak anti-kritik, dan tak anti-demokrasi,” ujar Bambang dalam sebuah diskusi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Baca juga: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tegaskan UU MD3 Tak Lindungi Anggota Dewan dari KPK

Kendati demikian, Bambang mengatakan, masyarakat perlu memahami batasan antara kritik, ujaran kebencian, fitnah, dan penghinaan.

DPR mulai tetap terbuka atas kritik dan saran yg membangun demi kepentingan masyarakat. Ia pun tak melarang berbagai pihak mengatakan pendapatnya ke Gedung DPR.

“Jadi boleh-boleh saja. Sejauh tak menyerang pribadi. Menyerang boleh sebetulnya yang berasal ada bukti konkret karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah punya rakyat. Maka, apa pun yg disampaikan adalah buat kepentingan rakyat,” ucapnya.

Tanpa kritik pun, kata Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat tak mampu mengetahui apa saja kekurangan dalam berbagai pencapaian DPR. Melalui kritik, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengetahui hal-hal apa saja yg perlu diperbaiki.

Baca juga: Enggan Revisi UU MD3, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sebut Masih Banyak PR

Seperti diketahui, ada beberapa pasal yg dianggap kontroversial lantaran membuat Dewan Perwakilan Rakyat semakin superbody, yaitu:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

1. Pasal 73

Klausul revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam pasal ini ditambahkan frasa “wajib” untuk polisi menolong memanggil paksa pihak yg diperiksa DPR, namun enggan datang.

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas mengatakan, penambahan frasa “wajib” dalam hal pemanggilan paksa salah satunya terinspirasi ketika Komisi III memanggil gubernur.

Saat itu gubernur yg dipanggil tidak kunjung hadir memenuhi undangan pertemuan dengar pendapat.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga melihat polemik Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yg tidak dapat menghadirkan lembaga antirasuah tersebut.

2. Pasal 122 huruf k

Pasal ini berbunyi, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah yang lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yg merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

3. Pasal 245

Pasal ini menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih lalu sebelum dilimpahkan ke Presiden bagi pemberian izin buat aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan klausul atas izin MKD sehingga izin diberikan oleh presiden.

Kini Dewan Perwakilan Rakyat mengganti izin MKD dengan frasa “pertimbangan”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin