Ketua DPR Sebut Perppu Pergantian Peserta Pilkada Tak Perlu

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengusulkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) bagi mengganti peserta pilkada yg tersangkut masalah pidana ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

Menanggapi hal tersebut, Bambang menilai usulan perppu bagi mengganti peserta pilkada yg terindikasi melakukan korupsi tak memiliki urgensi yg memaksa.

Ia memahami pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganggap perppu itu justru tak adil buat pengganti calon kepala daerah yg sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, pengganti peserta pilkada tak memiliki banyak waktu bagi melakukan sosialisasi dan kampanye.

“Jadi kalau pemerintah menolak ya kalian bisa memahami karena tak ada kegentingan yg memaksa,” ujar Bambang di Kopi Johny, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Baca juga: Eks Ketua KPK Sebut Kepala Daerah Rentan Korupsi karena Parpol Tak Punya Kode Etik

Bambang menilai, masyarakat mampu menetapkan buat tak memilih peserta pilkada yg terindikasi melakukan korupsi. Dengan demikian, pelaksanaan pilkada dan penegakkan hukum tetap berjalan beriringan.

“Kalau bahkan yg telah tersangka ya jangan dipilih. Jadi menurut aku itu kan demokrasi bagus juga. Jadi rakyat telah tahu jangan memilih kepala daerah yg terindikasi korupsi,” katanya.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Hal yg sama juga berlaku atas sikap pemerintah yg menginginkan penundaan proses hukum terhadap peserta Pilkada yg mendapatkan penolakan dari KPK. Bambang menilai penolakan yg dikerjakan oleh pemerintah dan KPK pada dasarnya membuktikan bahwa proses politik dan hukum tak mampu dicampur aduk, melainkan harus berjalan terpisah.

“Nah justru yg harus diperhatikan kenapa banyak cakada atau incumbent banyak tertangkap atau kena OTT karena ongkos demokrasi sangat mahal ketika ini,” kata Bambang.

Sebelumnya Ketua KPK Saut Situmorang mengusulkan agar pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) terkait penggantian calon peserta pilkada yg tersangkut perkara pidana.

Hal tersebut disampaikan Saut merespons permintaan pemerintah yg meminta penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah.

Dia mengatakan, membuat perppu buat mengganti peserta pilkada yg tersangkut perkara pidana lebih baik daripada meminta penundaan proses hukum.

“Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar, bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yg memiliki bukti yg cukup, ada peristiwa pidananya,” kata Saut melalui pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin