KIPP: Wiranto Seharusnya Hormati Proses Hukum KPK Terhadap Calon Kepala Daerah

JAKARTA, – Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto soal penundaan penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018.

“Sebagai penyelenggara negara, (Wiranto) harusnya mengedepankan penghormatan terhadap proses hukum, khususnya dalam masalah korupsi, termasuk kepada para calon kepala daerah yg sedang melaksanakan Pilkada srentak 2018,” kata Kaka dalam keterangannya, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Wiranto: Kalau KPK Tak Mau Tunda Penetapan Tersangka, Silakan)

 

Menurut Kaka, semestinya Wiranto juga paham, bahwa penegakkan hukum, khususnya dalam perkara korupsi harus menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh.

“Dari sisi legal penanganan perkara hukum korupsi di daerah yg melaksanakan Pilkada memiliki mekanisme sebagaimana yg telah berjalan pada beberapa daerah dengan kandidat yg terkena OTT KPK beberapa waktu lalu,” ujar Kaka.

Karenanya, Kaka mendorong KPK mengabaikan permintaan Wiranto agar lembaga anti-rasuah menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018.

“KPK seyogyanya tetap melakukan pencegahan dan penindakan terhadap masalah korupsi dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan koridor hukum yg berlaku, dan tak memainkan opini public,” kata Kaka.

“Sehingga penanganan masalah korupsi di daeah yg melaksanakan Pilkada adalah hal biasa yg tak perlu dibedakan penanganannya dengan daerah yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku,” sambungnya.

(Baca juga: Wiranto: Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah agar KPK Tak Dituduh Berpolitik)

Kaka pun berharap, lembaga penegak hukum yang lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan hal yg sama, mendukung langkah penegakan hukum dalam perkara korupsi baik di daerah yg melaksanakan Pilkada atau tak sesuai dengan koridor hukum.

“Semua penindakan terhadap perkara korupsi atau masalah hukum lainnya perlu dikerjakan dengan tak memberi ruang bagi mendelegitimasi pelaksanaan Pilkada serentak, baik kepada penyelenggara Pilkada, peserta pilkada,” kata Kaka.

 

Terbitkan Perppu

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

 

Polemik penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018 bermula usai Wiranto meminta KPK buat menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

Padahal, rencananya, pengumuman penetapan tersangka mulai dikerjakan KPK pada minggu ini.

“Kalau telah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kalian dari penyelengara minta ditunda dululah,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

(Baca juga: KPK Usul Pemerintah Terbitkan Perppu buat Ganti Peserta Pilkada yg Jadi Tersangka)

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru mulai berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga mampu dinilai masuk ke ranah politik.

Penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK juga dinilai mulai berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari partai politik atau yg mewakili para pemilih.

Menanggapi usulan itu, Saut mengatakan, lebih elegan seandainya pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang buat mengganti peserta pilkada yg tersangkut masalah pidana, ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

“Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yg memiliki bukti yg cukup, ada peristiwa pidananya,” kata Saut lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Saut mengatakan, menunda proses hukum justru berakibat tak baik bagi angka indeks persepsi korupsi Indonesia.

Ia tak sependapat seandainya penetapan tersangka peserta pilkada berpotensi mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Justru dengan memproses peserta pilkada yg milik masalah hukum mulai menolong rakyat memilih pemimpin yg bersih.

TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi imbauan Menko Polhukam Wiranto bagi menunda rencana KPK mengumumkan status.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin