Komnas HAM: Hak Korban Aksi Teroris Cukup Dengan Penetapan Pengadilan

JAKARTA, – Komisoner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan, hak korban tak perlu melalui putusan pengadilan melainkan melalui penetapan pengadilan.

“Cukup dengan penetapan (pengadilan) saja bukan putusan pengadilan, kenapa? yg paling utama waktu bayangin orang-orang yg tiba-tiba mengalami kerugian,” ucap Choirul di Warung Bambu, Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Choirul mengatakan, proses pemberian hak-hak korban melalui penetapan pengadilan tak terlalu rumit.

“Praktiknya karena itu dibuka dua pintu, pintu yg digunakan adalah penetapan (pengadilan) nggak usah pakai pintu putusan pengadilan karena kalau ikut pengadilan ikut berkas perkaranya pelaku (terorisme),” jelas Choirul.

Baca juga: Kapolri: Terorisme Bisa Berkembang Dimana Saja, Termasuk di Kampung-Kampung

“Kalau penetapan (pengadilan) terhitung posisi korban, kelengkapan adminitrasi betul nggak dia sebagai korban, kedua jumlah kompensasinya kayak apa itu yg ditetapkan pengadilan jadi nggak rumit-rumit,” lanjut dia.

Selain itu, Choirul pun mengapresiasi UU Antiteroris yg baru disahkan. Menurut dia, dalam UU Antiterorisme tersebut sudah diatur mekanisme pemberian hak korban aksi teror secara sederhana.

“Siapa disebut korban ditetapkan oleh penyidik jadi bukan orang yang lain penyidiklah yg mengajukan itu (hak-hak korban) ke pengadilan,” kata dia.

Choirul mengatakan, korban terorisme tak cuma mendapatkan kompensasi semata melainkan ada pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan untuk korban meninggal dunia, dan pemberian restitusi.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) tidak mengurangi ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme.

Dalam RUU yg baru disahkan menjadi undang-undang itu mengatur enam hak yg diperoleh oleh korban aksi terorisme.

Sebelumnya cuma dua hak korban yg diatur di UU yg lama, merupakan kompensasi dan restitusi.

Pemberian bantuan dilaksanakan oleh lembaga yg menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta mampu bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

Sementara, hak atas restitusi dan kompensasi yaitu ganti kerugian yg diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Selain itu, UU Antiterorisme mengatur pula pemberian hak buat korban yg mengalami teror sebelum UU tersebut disahkan.

UU Antiterorisme disahkan pada meeting paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Dorongan agar Dewan Perwakilan Rakyat langsung mengesahkan UU ini menguat usai terjadinya teror bom di Surabaya dan Sidoarjo, dua minggu lalu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin