Komnas HAM: Jika Sistem Noken Disalahgunakan, Hak Memilih Bakal Tidak Tersalurkan

JAKARTA, – Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan bahwa negara, dalam hal ini melalui Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus dapat menjamin suara warga Papua di daerah yg mempraktekkan sistem noken dalam pemilunya mampu tersalurkan.

“Karena memilih adalah hak setiap warga negara, tugas negaralah yg harus memfasilitasi dalam keadaan apapun. Siapa negara itu, ada dua, KPU dan Bawaslu,” kata Amiruddin, diacara meluncurkan buku “Tambal Sulam Sistem Noken, Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua”, di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

(Baca juga: Sistem Noken Rentan Dicurangi, KPU Cari Formulasi Administrasi Kepemiluan yg Tepat)

Diketahui, sistem noken adalah pemilihan suara sebuah komunitas berdasarkan perintah kepala sukunya atau dikenal dengan istilah “Big Man”. Sistem noken telah disahkan lewat putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009 sebagai budaya asli Papua.

Amiruddin mengatakan, perlu ada pengaturan yg tepat agar hak memilih dalam pemilu dengan sistem noken tetap mampu menjaga kemurnian suara pemilih. Tugas itu, lanjut dia, ada di KPU dan Bawaslu.

Komnas HAM bersiap dilibatkan buat prinsip dasar tujuan hal ini yakni memfasilitasi hak memilih.

“Kalau sistem noken diselenggarakan semau-maunya atau dalam keadaan yg tak teradministrasikan dengan baik, hak memilih tak tersalurkan secara tepat. Ini yg dilema kalian sekarang,” ujar Amiruddin.

(Baca juga: Perludem: Daerah di Papua yg Beralih ke Sistem Noken karena Ada Pendidikan Politik)

Menjamin suara warga mampu tersalurkan, lanjut Amiruddin, mulai mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yg berjalan baik. “Karena orang yg anda pilih bagi keseluruh warga di situ, bukan kelompok tertentu,” ujar Amiruddin.

Sistem noken, lanjut dia, memang perlu dimatangkan lagi soal pelaksanaannya. “Dan kalau bisa, aku pikir mesti bisa, ya dikurangi (praktiknya),” ujar dia.

Caranya, lanjut dia, penyelenggara kepemiluan, partai politik, dan kontestan di pilkada, mesti memberikan pendidikan politik.

“Yang kalian mesti minta pertanggungjawaban partai politik di wilayah itu mereka melakukan apa? Jadi jangan cuma menikmati situasi,” ujar dia.

TV Para perajin tak memiliki kios alias tempat berjualan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin