Konsolidasi Hukum Pidana Dinilai Tak Harus Melalui Rekodifikasi KUHP

JAKARTA, – Pengajar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Miko Ginting berpendapat bahwa upaya pemerintah mengkonsolidasikan peraturan hukum pidana tidak harus melalui rekodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).

Seperti diketahui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan ketentuan hukum pidana khusus seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana hak asasi manusia (HAM) ke dalam Rancangan KUHP.

Menurut Miko, upaya pengintegrasian segala ketentuan hukum pidana cukup dengan membuat kompilasi peraturan perundang-undangan.

“Konsolidasi hukum tak harus melalui rekodifikasi, mampu dengan kompilasi peraturan perundang-undangan,” ujar Miko dalam sebuah diskusi terkait RKUHP, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Minggu (10/6/2018).

Miko mengatakan, tidak bisa dipungkiri ketika ini terdapat perkembangan hukum pidana yg diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP. Jumlahnya sekitar 200 peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Ketentuan Tipikor Dalam RKUHP Berpotensi Timbulkan “Korupsi Dagang Pasal”

Ia menilai, upaya mengintegrasikan semua ketentuan pidana cukup dengan membuat kompilasi peraturan yg secara resmi diterbitkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, dengan adanya kompilasi tersebut, masyarakat bisa mengetahui peraturan apa saja yg telah tak berlaku dan peraturan yg masih berlaku.

“Kompilasi itu memuat segala ketentuan di dalam maupun di luar KUHP, maana yg masih berlaku dan mana yg telah tak berlaku lagi,” kata Miko.

Sebelumnya, pemerintah tetap pada sikapnya bagi memasukkan empat pasal UU Tipikor ke dalam RKUHP. Empat pasal itu adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 11.

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RKUHP Enny Nurbaningsih mengungkapkan bahwa hal itu bertujuan buat menyusun kembali kodifikasi hukum pidana nasional.

“Karena ini adalah bagian dari rekodifikasi hukum pidana,” ujar Enny ketika ditemui sesuai meeting koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: Masuknya Pidana HAM dalam RKUHP Berpotensi Membuat Rancu Penegak Hukum

Proses rekodifikasi hukum pidana nasional dikerjakan dengan menyatukan perkembangan tindak pidana yg berada di luar KUHP, termasuk tindak pidana korupsi (tipikor).

Dengan dimasukkannya ketentuan tipikor dalam RKUHP, pemerintah berharap sistem hukum pidana nasional menjadi terintegrasi.

Enny pun menegaskan bahwa proses kodifikasi tersebut tak mulai menghilangkan sifat khusus UU Tipikor dalam penanganan masalah korupsi.

Sebab, RKUHP cuma mencantumkan ketentuan tindak pidana pokok yg diatur dalam UU Tipikor.

“Ya kan tetap, di UU-nya (UU Tipikor) masing-masing, tetapi ada kodifikasinya, cuma delik pokoknya saja. Namanya juga kodifikasi hukum pidana,” kata Enny.

Namun, usulan tersebut justru menimbulkan polemik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pasal-pasal korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tak jadi bagian dari RKUHP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai pengaturan tipikor dalam RKUHP mulai menimbulkan dualisme hukum dan menyulitkan aparat penegakan hukum dalam menuntaskan masalah korupsi.

Selain itu ancaman pidana dan denda cenderung menurun drastis. Pidana tambahan berupa uang pengganti pun tak diatur secara jelas dalam RKUHP. Padahal, sumber terbesar pemulihan kerugian negara akibat korupsi berasal dari uang pengganti.

TV KPK menganggap RUU KUHP mulai tumpang tindih dengan UU Tipikor dan mampu melemahkan pemberantasan korupsi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin