KPK Akan Cek Bukti Lain Untuk Dalami Pengakuan Novanto Soal Puan Dan Pramono

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyambut positif pernyataan Presiden Joko Widodo yg menyerahkan pada proses hukum terkait dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yg disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia yaitu negara hukum. Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum.

“Saya kira kalau Pak Jokowi dalam banyak even (memang) terus menyampaikan proses hukum silakan dilakukan, pemberantasan korupsi harus jalan terus. Nah, dalam konteks itu, aku kira positif ya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca juga : Puan Maharani: Saya Kenal Made Oka, Dia Teman Keluarga Bung Karno

Namun, lanjut Febri, dalam proses hukum tentu milik jalur mekanismenya. Ketika Novanto dalam persidangan menyebut nama-nama orang yg diduga menerima aliran dana e-KTP, KPK mulai mempelajarinya terlebih dahulu.

“Kami mulai melihat kesesuaian dengan saksi atau bukti yg lain, karena kami tahu KPK itu tak boleh tergantung dengan satu informasi saja,” ujar Febri.

Seperti ketika mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bernyayi saat terjerat masalah korupsi. Nyanyian Nazaruddinn, tak segera dipercaya begitu saja oleh KPK, tapi dengan melihat kesesuaian dengan bukti yg ada.

Karenanya, seandainya dibutuhkan KPK mulai melakukan pendalaman lagi kepada Novanto. Sebab, informasi Novanto soal nama-nama yg disebutkannya menerima aliran dana e-KTP justru berasal dari mendengar perkataan orang lain.

Baca juga : Pramono Anung: Terus Terang, Novanto Beberapa Kali Minta Tolong kepada Saya

“Kalau kami simak kemarin itu, terdakwa mendengar dari orang yang lain tentang pemberian uang pada sejumlah pihak anggota DPR. Tentu kalian harus memastikan ada bukti-bukti yang lain yg mendukung hal tersebut,” ujar Febri.

Akankah nama-nama pihak yg disebut Novanto bakal dipanggil buat diperiksa, Febri menyampaikan jaksa KPK mulai menunggu sampai kasus Novanto divonis.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Saat ini, jaksa fokus menyusun tuntutan buat Novanto. Perkara Novanto, lanjut Febri, telah tidak lama lagi mulai sampai pada agenda vonis. “Untuk tindak lanjut fakta persidangan ini, tentu kalian perlu menunggu putusan pengadilan tersebut,” ujar Febri.

Presiden Joko Widodo sebelumnya angkat bicara mengenai dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yg disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Baca juga : Disebut Novanto Terima 500.000 Dollar AS, Ini Bantahan Puan Maharani

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia yaitu negara hukum. Jika memang ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke proses hukum.

“Negara kami adalah negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, ya, diproses saja,” ujar Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Jika memang kedua menterinya terlibat dalam pusaran korupsi itu, Jokowi meminta mereka ikut bertanggung jawab.

“Semua memang harus berani bertanggung jawab,” lanjut dia.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan kembali bahwa proses hukum atas dua menterinya itu seandainya memang penegak hukum menemukan fakta dan bukti yg kuat terkait praktik korupsi tersebut.

TV Presiden Jokowi meminta kalau ada bukti dan fakta hukum, semua pihak harus tanggung jawab.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin