KPK Bantah Gembor-gemborkan Penetapan Tersangka Kasus AW-101

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah sudah menggembor-gemborkan penetapan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.

Hal tersebut sebagai respons atas salah satu poin permohonan yg dibacakan tim kuasa hukum Irfan Kurnia Saleh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

“KPK dianggap menggembor-gemborkan penetapan tersangka dengan kebiasaan melakukan konferensi pers ketika penetapan tersangka bahkan dengan melibatkan POM TNI atau instansi terkait lainnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Menurut Febri, kebiasaan melakukan konferensi pers tersebut yaitu bagian dari pelaksanaan asas transparansi KPK kepada publik

Ia menyatakan dalam konferensi pers tersebut terdapat pernyataan pimpinan yg menyampaikan bahwa KPK mendukung penuntasan masalah yg dikerjakan POM TNI mengesankan bahwa posisi KPK berada di bawah TNI.

“Hal ini tak benar, karena KPK dan TNI menjalankan kewenangan berdasarkan aturan hukum yg ada dan dari sejumlah masalah yg ditangani telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yg bisa dijadikan rujukan, misalnya perkara cek pelawat,” ucap Febri.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yg dipimpin Hakim Tunggal Kusno menggelar sidang perdana Irfan Kurnia Saleh yg yaitu tersangka dari unsur swasta dalam perkara tersebut pada Jumat.

Dalam permohonannya, tim Kuasa Hukum juga menyatakan bahwwa penetapan kliennya itu sebagai tersangka tak sah karena tak pernah dikerjakan pemeriksaan sebagai calon tersangka dan/atau ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukannya proses penyidikan oleh KPK.

Selain itu, Irfan Kurnia Saleh juga mempermasalahkan bahwa penetapan tersangka kliennya itu tak sah dan tak berdasarkan hukum karena belum ada penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian, tak adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pertahanan dalam penyidikan kasus koneksitas terhadap Irfan Kurnia Saleh.

Sidang lanjutan praperadilan Irfan Kurnia Saleh yg dipimpin Hakim Tunggal Kusno mulai dilanjutkan pasa Senin (6/11) dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

Sebelumnya, POM TNI memutuskan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland (AW)-101 di TNI Angkutan Udara Tahun 2016-2017.

Lima tersangka itu, yakni anggota TNI AU merupakan atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yg bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yg menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.

KPK juga memutuskan satu orang tersangka dari unsur swasta dalam penyidikan masalah tersebut, yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

Irfan Kurnia Saleh diduga sudah menguntungkan diri sendiri atau orang yang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena jabatan atau kedudukan yg mampu merugikan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016-2017.

Akibatnya, diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp224 miliar.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, pada April 2016, TNI AU mengadakan pengadaan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan memakai metode pemilihan khusus, yg artinya proses lelang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang.

Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri juga diduga sebagai pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikuti proses pemilihan dengan menyertakan kedua perusahaan tersebut.

KPK menduga sebelum proses lelang dilakukan, tersangka Irfan Kurnia Saleh telah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp514 miliar.

Pada bulan Juli 2016 dikerjakan penunjukan pengumuman, merupakan PT Diratama Jaya Mandiri dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan PT DJM dengan nilai kontrak Rp738 miliar. Pengiriman helikopter dikerjakan sekitar bulan Februari 2017.

PT Diratama Jaya Mandiri adalah perusahaan yg bergerak di bidang jasa peralatan militer non-senjata yg juga memegang lisensi dari Amerika Serikat bagi terlibat dalam bisnis di bawah Peraturan Kontrol Ekspor peralatan militer dari AS dan Lisensi (Big Trade Business Licence “SIUP”).

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin