KPK Belum Temukan Keterlibatan Istri Bupati Nganjuk

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan indikasi keterlibatan Ita Tribawati, istri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman terkait masalah perekrutan, promosi, mutasi, dan pengelolaan ASN/PNS di lingkungan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

KPK sudah memutuskan lima orang tersangka terkait perkara tindak pidana korupsi suap penerimaan hadiah atau janji oleh Bupati Nganjuk terkait dengan perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

“Untuk sementara dari pemeriksaan tim tak ada keterlibatan istrinya dalam perkara ini. Kalau ada pengembangan itu yang lain hal tapi buat hari ini tak ada keterlibatannya,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Diketahui Ita Tribawati yg juga Sekda Kabupaten Jombang itu salah satu orang yg diamankan bersama dengan suaminya oleh tim KPK di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat pada Rabu (25/10) siang.

Namun, setelah dikerjakan pemeriksaan 1X24 jam di gedung KPK, lembaga antirasuah itu juga belum menemukan indikasi keterlibatan yg bersangkutan pada masalah itu.

Diketahui, Bupati Nganjuk juga sempat menghadiri acara “Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia” di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).

Sementara soal indikasi suap oleh suaminya itu terkait dengan pencalonan Ita Tribawati sebagai calon Bupati Nganjuk pada Pilkada Serentak 2018, Basaria menyatakan lembaganya juga belum menerukan indikasi ke arah sana.

“Apakah uang tersebut mulai diberikan bagi itu ini rasanya masih dalam pengembangan. Kalau dana yg pada ketika ini, pada ketika dikerjakan tertangkap tangan dengan jumlah sekitara Rp200 juta rasanya ada yg tak cukup, pasti bukan. Ini mungkin cuma buat biaya operasional dari Bupati, selama istri ada di Jakarta,” ucap Basaria.

Diduga sebagai penerima pada masalah itu, yakni Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, dan Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi.

Sementara diduga sebagai pemberi, yakni Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto.

Diduga, pemberian uang kepada Taufiqurrahman melalui beberapa orang kepercayaan Bupati terkait perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Total uang yg diamankan sebagau barang bukti senilia Rp298.020.000 yg berasal dari Ibnu Hajar sejumlah Rp149.120.000 dan Suwandi sejumlah Rp148.900.000.

Sebagai pihak pemberi Mokhammad Bisri dan Harjanto disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak penerima Taufiqurrahman,Ibnu Hajar, dan Suwandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(T.B020/R017)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin