KPK Bersiap Hadapi Sidang Praperadilan Setya Novanto

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan persiapan-persiapan bagi menghadapi sidang perdana praperadilan yg diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

“Kami masih melakukan proses persiapan. Jadi diskusi-diskusi, pengecekan kebutuhan-kebutuhan formil atau bukti-bukti formil itu kalian lakukan. Persiapan-persiapan itu ada yg sifatnya teknis ada yg sifatnya administrasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, prinsip dasarnya tentu praperadilan itu mulai dihadapi. “Kami juga sangat berharap dalam proses praperadilan ini nantinya dihasilkan sesuatu yg dapat menguatkan upaya pengusutan masalah KTP-E,” katanya.

Sidang perdana praperadilan Novanto yg sedianya dijadwalkan pada Selasa ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rabu (20/9).

“Sebelumnya, kita meminta tiga pekan tapi dikabulkannya satu pekan tentu saja dalam rencana persidangan besok kita harus melaksanakan apa yg telah dikatakan oleh hakim kecuali ada kondisi-kondisi lain,” kata Febri.

KPK sudah memutuskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

KPK memutuskan Setya Novanto sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang yang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-E pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yg melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga mampu merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang yang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin