KPK Dan LPSK Perkuat Perlindungan Saksi Ahli Kasus Korupsi

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) menyepakati komitmen bersama bagi memperkuat perlindungan terhadap saksi ahli yg diminta KPK buat memberikan pandangannya dalam pengadilan.

Komitmen ini yaitu respons KPK dan LPSK atas gugatan terhadap saksi ahli yg dihadirkan KPK, Basuki Wasis.

Basuki yaitu saksi ahli yg menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yg dikerjakan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Baca juga : LPSK Akan Bahas Langkah Teknis Penggunaan Safe House dengan KPK

Kesaksian soal ini disampaikan Basuki Wasis ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan dengan terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Februari 2018. 

Atas keterangannya, seperti dikutip dari .id, Senin (16/4/2018), Basuki Wasis digugat perdata oleh Nur Alam.

“Kami menyepakati mulai kalian advokasi bersama sama, saksi ahli utama dalam pemberantasan korupsi, khususnya saat dimintakan keterangannya oleh KPK,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Samendawai di Kantor LPSK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Menurut Semendawai, kesepakatan itu mulai dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman yg sudah diperbarui bersama KPK.

Baca juga : Saksi Ahli dari IPB di Sidang Nur Alam Digugat, KPK-LPSK Beri Pendampingan Hukum

Ia mengatakan, saksi ahli pada dasarnya tidak boleh dituntut secara perdata maupun pidana.

“Nah, hak saksi ahli inilah yg kalian mencoba kembangkan dan kalian berikan kepada mereka,” ujar dia.

LPSK dan KPK tak menginginkan ahli yg diundang memberikan keterangannya harus mendapatkan serangan balik.

Menurut Semendawai, sikap seperti itu dapat melemahkan upaya pengungkapan perkara korupsi.

“Ini mulai melemahkan ahli dan upaya kalian meminta berbagai ahli bagi mau jadi saksi ahli,” kata dia.

Baca juga : KPK dan LPSK Perbarui Kesepakatan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Korupsi

Hal senada juga disampaikan Ketua KPK Agus Rajardjo. 

Agus menekankan, KPK berkomitmen bersama LPSK menolong jaminan perlindungan dan pendampingan hukum kepada para saksi ahli.

Ia mencontohkan, dalam perkara Basuki Wasis, KPK harus bekerja sama dengan LPSK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi melakukan pendampingan hukum terhadap Basuki.

“Jadi, kalian berkomitmen bersama LPSK, menolong mampu memenangkan kasusnya di pengadilan. Kerja sama itu ( perlindungan saksi ahli) mulai kalian rinci lagi, prosedurnya bagaimana,” kata dia.

TV Bagaimana mewaspadai beragam tindakan persekusi di berbagai lini termasuk di media sosial?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin