KPK Dan Polri Belum Terima Laporan La Nyalla Soal Mahar Politik

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri sampai hari ini belum menerima laporan dari La Nyalla Mattalitti terkait dugaan mahar politik bagi rekomendasi pencalonan di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

“Sejauh ini aku belum membaca laporan tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi , Senin (15/1/2018).

Kendati begitu, menurut Saut, rencana La Nyalla bagi melaporkan dugaan mahar politik tersebut yaitu langkah yg baik.

“Tetapi itu baik buat transparansi dan pembangunan peradaban politik kalian yg lebih berkualitas,” kata Saut.

Baca juga : La Nyalla Kesal Dimaki Prabowo soal Uang Rp 40 M, Fadli Zon Sebut Miskomunikasi

Selain KPK, Polri juga menyatakan belum menerima adanya laporan dari La Nyalla. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, La Nyalla berhak membuat laporan.

Ia mengatakan, Polri mulai menerima apabila memang ada laporan masuk dari La Nyalla.

“(Tapi) kalau tidak, ya tak mampu kita memaksa. Tetapi sampai ketika ini belum ada laporan,” kata Setyo di Mabes Polri, Senin.

Sebelumnya dikabarkan La Nyalla berniat menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 miliar buat maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

Baca juga : Bawaslu: Kalau Tak Ada Bukti dari La Nyalla, Malu Juga Panggil Prabowo

Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, menyampaikan laporan mulai dibuat ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yg diduga dikerjakan oknum Partai Gerindra.

“Kami minta pihak berwenang polisi dan KPK memeriksa. Ada unsur pidana, karena telah masuk politik uang,” tutur Faisal, dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut dia, dugaan adanya politik uang itu bisa menjadi bahan bagi Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut masalah tersebut.

Apalagi ketika ini, Mabes Polri telah membentuk Satgas Anti Politik Uang Polri.

Baca juga : Absen Panggilan Bawaslu Jatim, La Nyalla Kirim Utusan

Selain itu, La Nyalla mengklaim telah mengeluarkan uang sebesar Rp 5,9 miliar kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gerindra Jawa Timur, Supriyanto. Dia juga diminta mencairkan cek senilai Rp 70 miliar bagi mendapat surat rekomendasi dari Partai Gerindra.

Polri didesak usut

Koordinator TPDI Petrus Selestinus mendesak Satgas Antipolitik Uang Polri buat mengusut tuntas ‘nyanyian’ La Nyalla Mahmud Mattalitti yg menyebut bahwa dirinya dimintai puluhan miliar oleh Prabowo Subianto buat Pilkada Jawa Timur.

“Satgas Antipolitik Uang yg baru dibentuk Kapolri buat Pilkada 2018 harusnya berani merespons ‘nyanyian’ La Nyalla yg gagal menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur dari Gerindra,” ujar Petrus melalui pesan singkat, Jumat (12/1/2018).

“Karena diduga Prabowo atas nama DPP Gerindra disebut meminta La Nyalla menyerahkan uang bagi keperluan pencalonan La Nyalla dalam Pilkada Jatim sebesar Rp 170 miliar dan buat bayar saksi Rp 40 miliar,” lanjut dia.

Menurut Petrus seandainya peristiwa ini benar-benar terjadi, maka telah masuk ke dalam kategori tindak pidana politik uang yg diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (3) serta Pasal 187 huruf A sampai D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

‘Informasi’ La Nyalla, lanjut Petrus, semestinya dipandang sebagai suatu keterangan berharga oleh Satgas Antipolitik Uang.

TV La Nyalla Mattaliti tak memenuhi panggilan dari Badan Pengawas Pemilu, Provinsi Jawa Timur.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin