KPK Diminta Tingkatkan Pengawasan Potensi Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam

JAKARTA, – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) meningkatkan perhatiannya dalam menangani potensi korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam.

Deputi II Sekretaris Jenderal AMAN Erasmus Cahyadi mengungkapkan, masalah korupsi di sektor pengelolaan SDA menjadi permasalahan serius di kalangan masyarakat adat.

“Jadi kita perlu bantuan dari KPK bagi bersama-sama melihat isu korupsi di sektor SDA termasuk hutan, akan dari proses perizinan, bahkan kalian menengarai bahwa proses korupsi ini juga bekerja pada ketika menuju pilkada,” ujar Erasmus di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/4/2018).

(Baca juga: Jokowi: Sumber Daya Alam Tak Jamin Kesejahteraan Bangsa)

Erasmus mengungkapkan, pihaknya ingin KPK mendalami berbagai keterangan yg ada demi memperjuangkan hak masyarakat adat. Sebab, hak masyarakat adat seringkali terabaikan saat harus bersengketa dengan persoalan perizinan.

“Ada banyak peristiwa semacam itu jadi intimidasi hal yg tidak jarang dialami masyarakat saat suatu proses pembangunan mulai dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nur Amalia mengungkapkan, masyarakat adat pada umumnya menginginkan persetujuan awal dengan pihak berkepentingan sebelum investasi di lingkungan adat dilakukan.

“Artinya wilayah adat itu harus diakui, jangan justru wilayah adat dhapuskan cuma karena tak memiliki status legal atau sertifikat wilayah,” katanya.

(Baca juga: Ada Ekonomi Digital, Indonesia Tak Lagi Fokus Pada Sumber Daya Alam)

Dalam kesempatan yg sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan pihaknya mempertimbangkan masukan dari AMAN. KPK ingin kelompok masyarakat adat dapat mengungkap potensi korupsi di sektor pengelolaan SDA di wilayah adat lebih mendalam.

“Jadi gini ya kalian ada engagement dengan mereka, kalian mengadakan kegiatan dengan mereka yg memungkinkan mereka mampu mengimbangi teman-teman di ICW sehingga mereka dapat melaporkannya secara detail,” kata Saut.

Dengan demikian, Saut berharap kearifan lokal dan hak masyarakat adat dapat tetap terjaga.

TV Kembali dari lawatannya ke sejumlah negara di Asia, Presiden Joko Widodo membuka pertemuan kerja Kementerian Perdagangan tahun 2018.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin