KPK Minta DPR Revisi UU Tipikor Agar Bisa Tindak Korupsi Sektor Swasta

JAKARTA, – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang No. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Agus meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Tipikor agar KPK dapat menindak korupsi di sektor swasta.

“Hubungan (DPR) dengan KPK telah sangat baik hari ini. Kami kalau boleh usul, yg mungkin kalau perlu diperbaiki Undang-undang Tipikor, agar bagaimana kalian dapat menyentuh korupsi di sektor swasta,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Baca juga: Korupsi di Sektor Swasta Lebih Gila

Ia mengatakan, KPK sudah mempersiapkan sejumlah dokumen penguat agar Undang-undang Tipikor mampu direvisi bagi memperkuat pemberantasan korupsi di sektor swasta, terutama yg berkaitan dengan sejumlah kebijakan negara.

“Nanti aku mulai kirim dokumen, mudah-mudahan mampu mampu akses email bapak (Ketua DPR),” kata Agus.

Rancangan KUHP

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta mulai diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Rancangan KUHP juga menambahkan pasal yg tak ada dalam UU Tipikor sekarang, seperti korupsi di sektor swasta,” ujar anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Baca juga: Pakar Pidana: Korupsi Sektor Swasta Seharusnya Masuk UU Tipikor, Bukan KUHP

Pasal dalam Rancangan KUHP tersebut merumuskan empat macam tindak pidana, yakni penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tak sah, dan penyuapan pejabat asing/organisasi internasional.

Keempat macam tindak pidana itu tertuang dalam Pasal 21 UNCAC.

Arsul mengatakan, setelah Rancangan KUHP disahkan maka kepolisian dan kejaksaan berwenang buat menangani segala masalah korupsi di sektor swasta.

“Hanya polisi dan kejaksaan, karena kalau KPK itu sekarang mengatur tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Harap digarisbawahi penyelenggara negaranya,” kata Arsul.

TV Simak selengkapnya dalam Catatan TV.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin