KPK: Praperadilan Novanto Telah Masuk Pokok Perkara

Jakarta – Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan yg diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto sudah masuk ke dalam materi pokok perkara.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Cepi Iskandar menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

“Seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan kasus pokok pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hak pemohon bagi melakukan pembelaan atau pledoi,” kata Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Adapun dalil yg dimaksud sudah masuk pokok masalah antara yang lain tuduhan termohon terhadap pemohon bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Kemudian, tuduhan termohon yg menyatakan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor termohon harus membuktikan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yg ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menurut Setiadi, pemaknaan hukum yg keluar dari ruang lingkup praperadilan dengan memasukkan pengujian alat bukti yg dihimpun oleh penyidik buat diuji sejatinya sudah mengambil alih tugas penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 KUHAP, yg antara yang lain bertugas meneliti hasil penyidikan.

Selanjutnya, mengingat penuntut umum berwenang bagi melakukan penelitian hasil penyidikan ini, maka dalam hal penuntut umum berpendapat telah cukup syarat formil maupun materiil, maka penuntut umum mulai membuat surat dakwaan dan langsung melimpahkan ke pengadilan.

Namun, saat penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka penuntut umum mulai memberi petunjuk kepada penyidik buat melengkapi berkas perkara.

Bahkan dalam hal penyidik telah menyatakan maksimal, sementara penuntut umum berpendapat bahwa berkas kasus belum lengkap, maka penuntut umum bisa melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, kata Setiadi, bahwa ruang lingkup praperadilan tak boleh memasuki ruang lingkup pokok masalah karena buat meneliti tentang kecukupan alat bukti yg yaitu ruang lingkup pokok masalah adalah tugas dari penuntut umum.

“Apabila praperadilan telah menguji tentang alat bukti, maka dengan sendirinya sudah mengambil alih kewenangan penuntut umum dalam bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia,” kata dia.

Demikian juga, kata dia, saat praperadilan sudah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, maka hal itu mulai membawa praperadilan bagi memasuki ruang lingkup pokok perkara.

“Karena dengan sendirinya praperadilan mulai masuk pada pengujian tentang hasil penyidikan, buat selanjutnya menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yg dihimpun penyidik, termasuk di dalamnya kompetensi absolut. Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup praperadilan tapi telah memasuki ruang lingkup pokok perkara,” ucap Setiadi.

KPK sudah memutuskan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang yang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yg ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin