KPP: Perluasan Pasal Zina Berpotensi Mengkriminalisasi Perempuan

JAKARTA, – Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) Hetifah Sjaifudian menuturkan bahwa pihaknya tengah mengkaji sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Menurut politisi Partai Golkar itu, ada sejumlah ketentuan dalam RKUHP yg justru berdampak negatif terhadap kaum perempuan.

“Kami telah membuat kajian soal pasal-pasal apa saja yg rentan dan berpotensi negatif terhadap perempuan. Kita mulai memberikan masukan. Sebetulnya ini juga telah kalian rancang. Karena kalian juga mampu memberikan masukan kepada Komisi III,” ujar Hetifah ketika ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

Hetifah menjelaskan, salah satu yg menjadi sorotan KPP RI adalah soal perluasan pasal zina. Ia menilai pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi perempuan sebagai korban.

Baca juga: Pemerintah Bantah Perluasan Pasal Zina Bakal Menjerat Ranah Privat

Pasal 460 ayat 1 huruf e RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan pidana zina bisa dikenakan seandainya pelaku belum menikah berdasarkan tuntutan dari orangtua atau anak.

Sementara pasal 463 mengatur soal pidana seandainya hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau “kumpul kebo”.

Pasal tersebut, kata Hetifah, berpotensi memposisikan perempuan sebagai pelaku tindak pidana.  “Hal-hal yg terkait antara yang lain juga perluasan pasal zina. Kita milik masukan terkait hal itu. Terutama juga dengan mempertimbangkan usulan-usulan dari komnas HAM juga,” tuturnya.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Sebelumnya, Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menilai perluasan pasal zina justru tak berpihak pada tujuan perlindungan dan justru berpotensi mengkriminalisasi korban pemerkosaan.

Kondisi ini bisa terjadi seandainya pelaku mengaku persetubuhan itu atas dasar suka sama suka. Sementara, dalam banyak masalah pelecehan seksual dan pemerkosaan, korban sulit sekali membuktikan bahwa sudah terjadi ancaman kekerasan sebagai dasar pidana pemerkosaan. 

“Kalau pasal ini jadi, dapat memidana korban atau perempuan yg jadi korban, justru mereka malah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana perzinaan padahal mereka korban pemerkosaan,” kata Erasmus.

Di sisi lain, perluasan pasal zina mulai menyebabkan banyak korban pemerkosaan, yg umumnya dialami perempuan, mulai semakin takut bagi melapor. Akibatnya, perkara pemerkosaan mulai semakin meningkat.

“Korban pemerkosaan sekarang saja tak berani mengaku karena telah kena stigma apalagi nanti telah ada ketentuan pidananya. Malah mampu menjadi tersangka,” ucapnya.

TV Dewan Perwakilan Rakyat sejauh ini masih selalu membahas perluasan pasal yg mengatur tentang perzinahan dan kriminalisasi kelompok LGBT.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin