KPU Diminta Umumkan Nama Peserta Pilkada 2018 Yang Berstatus Tersangka

JAKARTA, – Pendiri sekaligus penasehat Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Hadar Nafis Gumay usul agar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengumumkan nama-nama calon kepala daerah tersangka perkara korupsi.

Hal itu dikerjakan seandainya KPU bersikeras enggan mengubah Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada serentak 2018.

Pemerintah sebelumnya usul, agar PKPU tersebut diubah demi mengganti peserta Pilkada yg ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau tetap tak mengubah PKPU, perlu diumumkan secara resmi oleh KPU terkait calon yg mempunyai permasalahan hukum,” ujar Hadar melalui pesan singkatnya, Jumat (30/3/2018).

Baca juga : Pileg 2019, KPU Wajibkan Caleg Serahkan LHKPN

Hadar beralasan, pengumuman tersebut harus disampaikan ke publik. Sebab, publik berhak tahu mana calon kepala daerah yg bermasalah hukum dan tidak.

“Sikap yg perlu diambil KPU harus bagi kepentingan menjaga kualitas pemilu, khususnya seluruh calon tak bermasalah atau kalau ada yg bermasalah hukum, pemilih harus lah mengetahui,” terang dia.

Hadar menambahkan, semestinya KPU sejak mengubah PKPU tentang Pencalonan Pilkada dengan melihat keadaan yg terjadi.

“Seharusnya KPU mengambil sikap sejak awal bagi mengubah PKPU agar mampu dapat memberi ruang penggantian calon tersangka karena proses operasi tangkap tangan (OTT) dan ditahan,” kata dia.

Baca juga : Pemerintah Hormati Sikap KPU yg Menolak Usulan Revisi Peraturan KPU

“Mengubah PKPU dan memastikan sikap terhadap kebijakan ini bukan karena adanya permintaan atau desakan dari pemerintah,” sambung Hadar.

Hadar pun paham seandainya kemudian ketika ini KPU enggan mengubah PKPU tersebut, sebagaimana usulan pemerintah dan banyak pihak.

Karena kalau kebijakan itu sekarang diambil mulai membawa konsekuensi mulai adanya penilaian bahwa KPU diintervensi,” ungkap Hadar.

Urusan KPK

Menanggapi itu, Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari menganggap pengumuman nama-nama calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi tidak perlu dilakukan.

“Enggak usah, orang jadi tersangka kan urusannya KPK. KPK juga telah mengumumkan siapa yg jadi tersangka,” kata Hasyim.

Baca juga : KPU Pertanyakan Dasar Hukum Usulan Pemerintah Ubah PKPU Pencalonan

Jika pemerintah ingin KPU mengubah PKPU tentang Pencalonan Pilkada. Kata Hasyim, maka UU Pilkada harus direvisi terlebih dulu, atau pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Yang harus diubah kan Undang-undang atau pakai Perppu. Makanya buat bisa calon yg bersih ya itu. Ini juga tak menutup kemungkinan diterapkan di Pilkada yg mulai datang,” terang Hasyim.

Diketahui, sejauh ini telah ada delapan calon kepala daerah yg berstatus tersangka korupsi.

Mereka ialah calon gubernur Lampung Mustafa, calon bupati Subang Imas Aryumningsih, calon bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, calon wali kota Malang Mochamad Anton, dan Yaqud Ananda Qudban.

Baca juga : KPU: Kami Tunggu JR Saragih Ajukan Kasasi atau Tidak

Kemudian, calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae, calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun, dan calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus.

Berdasarkan data yg dihimpun, mereka yg menjadi tersangka diusung sembilan partai, yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura.

Berikut rinciannya:

1. PKB mengusung empat calon: Imas, Nyono, Anton, dan Marianus

2. PKS mengusung empat calon: Mustafa, Nyono, Anton, dan Asrun

3. PDI-P mengusung tiga calon: Yaqud, Asrun, dan Marianus

4. Golkar mengusung tiga calon: Imas, Nyono, dan Ahmad

5. PAN mengusung tiga calon: Nyono, Yaqud, dan Asrun

6. Hanura mengusung tiga calon: Mustafa, Yaqud, dan Asrun

7. Gerindra mengusung dua calon: Asrun dan Anton

8. PPP yg mengusung dua calon: Yaqud dan Ahmad

9. Nasdem mengusung dua calon: Mustafa dan Nyono

TV Warga kota Serang yg belum memiliki KTP elektronik terancam tak mulai mempunyai hak suara.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin