KPU Sebut DPR Standar Ganda Sikapi Mantan Caleg Korupsi

JAKARTA, – Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan mengungkapkan standar ganda Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyikapi larangan eks narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Ia mengaku heran dengan sikap Komisi II yg keberatan dengan rancangan Peraturan KPU soal larangan mantan napi korupsi bagi mencalonkan diri jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Padahal, aturan yg sama sebelumnya juga telah disetujui Komisi II bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Uniknya adalah, kenapa Komisi II meloloskan buat DPD. Peraturan KPU buat Dewan Perwakilan Daerah itu syaratnya sama telah diloloskan dan tak ada persoalan,” kata Wahyu dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

“Tapi kalau pencalonan DPRD dan DPR, itu kok lebih bersikap (menolak),” tambah dia.

Wahyu mengaku sengaja mengungkap standar ganda yg diterapkan oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini agar publik yg mengetahui. Ia mempersilakan publik buat menilai.

“Ini publik harus tahu ada apa,” kata Wahyu.

Wahyu menegaskan, KPU mulai tetap pada pendiriannya melarang eks napi perkara korupsi menjadi calon legislatif DPR/DPRD. KPU pun bersiap apabila aturan tersebut digugat ke Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Bawaslu dan Kemendagri menolak langkah KPU yg melarang eks napi masalah korupsi menjadi calon legislatif. Penolakan itu bahkan dijadikan kesimpulan meeting yg berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh membacakan kesimpulan RDP bahwa Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Komisi II Zainudin Amali menambahkan, Dewan Perwakilan Rakyat beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah bersepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.

Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan, seorang mantan narapidana yg sudah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yg bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana.

Dengan demikian, mantan narapidana korupsi pun dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

TV Komisi Pemilihan Umum semakin mematangkan aturan yg melarang mantan narapidana korupsi mengikuti Pemilu Legislatif 2019.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin