Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Bisa Wujudkan Pemilu Berintegritas

JAKARTA, – Direktur Eksekutif Perkumpulan bagi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengapresiasi rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yg mulai melarang mantan narapidana korupsi ikut dalam pemilihan legislatif 2019. Ia menilai rencana tersebut menjadikan Pileg 2019 diisi oleh calon-calon berintegritas.

“Saya kira itu pengaturan yg sangat baik. Karena anggota legislatif haruslah orang-orang yg berintegritas serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujar Titi kepada , Jumat (30/3/2018).

Titi juga mendukung adanya kewajiban para caleg menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai syarat bagi ikut Pileg 2019.

Ia melihat, hal itu juga sejalan dengan dasar dibentuknya Undang-undang tentang Pemilu yg menyebutkan diperlukannya pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yg demokratis dan berintegritas.

Baca juga : Mantan Narapidana Kasus Korupsi Akan Dilarang Ikut Pileg 2019

“Ini demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yg efektif dan efisien. Saya kira pengaturan KPU tersebut telah sejalan dengan semangat undang-undang,” kata dia.

Ia berharap melalui dua rencana tersebut mampu memastikan agar hasil pemilu mengeluarkan figur wakil rakyat yg berintegritas yg terbebas dari persoalan hukum dan perilaku yg tak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Seperti yg diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai mengatur larangan mengenai mantan narapidana masalah korupsi bagi ikut dalam pemilu legislatif (pileg) 2019.

Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu mulai dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang bagi pertama kalinya.

Baca juga : Ketua MPR: Pilkada bagi Adu Program, Tidak Boleh Halalkan Segala Cara

“Sebenarnya di Undang-undang tak ada, mantan narapidana perkara korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kami masukkan,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Menurut Hasyim, mantan narapidana perkara korupsi tak layak menduduk jabatan publik. Alasannya, karena sudah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya.

“Pejabat itu diberi amanah, korupsi itu pasti ada unsur penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang itu ya berkhianat terhadap jabatannya,” kata dia.

Selain itu, segala calon anggota legislatif yg ikut Pemilu Legislatif 2019 juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Kewajiban itu mulai diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang buat kali pertama.

Hasyim mengatakan, LHKPN tersebut nantinya diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Salah satu syarat yg harus diajukan caleg adalah menyerahkan LHKPN, caleg di seluruh tingkatan,” kata Hasyim.

Menurut Hasyim, nantinya lembaga anti-rasuah mulai memberikan bukti bahwa caleg tersebut sudah menyerahkan LHKPN.

Bukti tersebut harus diserahkan kepada KPU, sebagai salah satu dokumen yg harus disertakan saat pendaftaran calon.

TV Warga kota Serang yg belum memiliki KTP elektronik terancam tak mulai mempunyai hak suara.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin