Margarito Kamis: UU MD3 Cocoknya Di Zaman Feodal, Bukan Di Zaman Modern!

JAKARTA,  – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (MD3) tak cocok diberlakukan pada zaman sekarang karena sifat feodalistis yg ada pada UU itu.

“Pasal ini kalau aku boleh agak kasar, feodalistis. Tidak cocok ada di zaman modern seperti sekarang. Cocoknya di zaman dahulu, zaman feodal,” ujar Margarito saat memberikan informasi dalam sidang uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Pasal dalam UU MD3 ketika ini, kata Margarito, menjadikan wakil rakyat seolah-olah jadi warga negara kelas satu. Pasal yg dimaksud, yakni 245 (ayat) yg memuat hak imunitas kepada setiap wakil rakyat.

Baca juga : Menangis di Sidang MK, Ayah korban Tewas Ditabrak Legislator Minta UU MD3 Dibatalkan

Selain itu, ada pula Pasal 122 huruf k yg memuat mekanisme kriminalisasi buat siapa pun yg dinilai merendahkan martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat secara kelembagaan atau secara perseorangan.

“Di ketika mereka menjalankan fungsi mereka, memang mereka ada keistimewaannya. Tapi saat mereka melakukan tindak pidana biasa, seperti legislator yg nabrak orang di Ambon sampai meninggal, selalu dia enggak dapat diperiksa karena MD3, apakah itu sama saja mereka ingin menjadi warga negara nomor satu?” ujar dia.

“Jadi sebenarnya, pasal ini adalah feodalisasi terhadap republik ini,” lanjut dia.

Ia pun sekaligus mengingatkan prinsip konstitusi di Indonesia adalah setiap warga negara sama derajatnya di hadapan hukum.

Baca juga : UU MD3, Menggenggam Kekuasaan ala Orde Baru

“Pasal-pasal itu sudah merontokkan prinsip kesamaan status seorang warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Apabila memakai prinsip itu, artinya segala warga negara sama, dapat diperiksa,” ujar Margarito.

Sidang uji materi ini sendiri diagendakan menghadirkan 4 orang saksi yg dihadirkan oleh pemohon. Pemohon, yakni berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) serta tiga individu secara perseorangan.

Pemohon menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Pasal-pasal ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tak adil di hadapan hukum, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

TV Salah satu yg menjadi sorotan dalam revisi undang-undang MD3 adalah bertambahnya pimpinan DPR, MPR.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin