Masyarakat Diminta Kawal Penyusunan Perpres Keterlibatan TNI Atasi Terorisme

JAKARTA, – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Undang-undang (UU) Antiterorisme. Ini yaitu revisi atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketua Setara Institute Hendardi menyebut, dengan disahkannya UU Antiterorisme, maka tak ada lagi alasan untuk aparat penegak hukum buat merasa kesulitan dalam mendeteksi potensi-potensi terorisme.

Namun demikian, masih ada agenda yg tersisa, yakni memastikan adanya Peraturan Presiden (Perpres) terkait keterlibatan TNI.

“Masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lain harus memberikan perhatian terhadap penyusunan Perpres tersebut,” kata Hendardi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Baca juga: Setara Institute: UU Antiterorisme Bukan Satu-Satunya Obat Mujarab Terorisme

Hendardi menyatakan, di dalam praktiknya, seringkali Perpres disusun melampaui norma yg ada di dalam undang-undang.

Selain itu, Hendardi juga menyoroti pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto soal TNI yg dapat melakukan operasi sendiri, akan dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

“Padahal jelas di dalam undang-undang tersebut, leading sector pemberantasan terorisme adalah BNPT yg beroperasi di dalam kerangka sistem peradilan pidana,” ujar Hendardi.

Di dalam UU Antiterorisme, imbuh dia, Polri adalah agen penegak hukum. Sementara itu, TNI menjalankan peran perbantuan.

“Jika perluasan kewenangan terjadi dan dituangkan dalam Perpres, maka produk legislasi yg baru saja disahkan (UU Antiterorisme) ini bukan jadi landasan kerja yg lebih efektif, tetapi dapat jadi justru mengundang tarik-menarik kewenangan antar institusi kewenangan,” tegas Hendardi.

Baca juga: Pemberantasan Terorisme Tak Perlu Dikotak-kotakkan Hanya buat TNI dan Polri

Seperti diketahui pasal 43 I dalam UU Antiterorisme mengatur tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yaitu bagian dari operasi militer selain perang.

Dalam mengatasi aksi terorisme, dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi TNI. Ketentuan lebih lanjut terkait pelibatan TNI ini bakal diatur dengan Perpres.

TV Simak dialognya dalam Petang berikut ini

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin