Mayoritas Fraksi Setuju Perppu Ormas Jadi UU

Jakarta – Mayoritas fraksi pada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI menyepakati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan atau Ormas diajukan ke sidang paripurna buat disahkan menjadi undang-undang.

Dalam pertemuan kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yg mewakili pemerintah di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan Jakarta, Senin, fraksi Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem dan Hanura, menyepakati pengundangundangan Perppu tersebut. Namun beberapa di antara fraksi ini memberikan catatan agar setelah disahkan menjadi Undang-Undang perlu ada revisi menyangkut beberapa hal.

Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qaumas menyatakan partainya menyetujui Perppu ini menjadi undang-undang namun perlu revisi tentang pasal yg mengatur pembubaran ormas dan pasal yg mengatur penistaan agama.

“Pasal 59, ormas dilarang melakukan penyalahgunaan dan penistaan agama di Indonesia, mampu menjadi pasal karet karena tak ada mekanisme yg jelas apakah melakukan penodaan agama atau tidak,” kata Yaqut.

Fraksi PPP juga memberikan persetujuan dengan catatan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI langsung merevisi begitu undang-undang ormas mulai dibawa ke sidang paripurna.

“Dalam implementasinya juga pemerintah perlu cermat dan prudent,” kata juru bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes.

Sebaliknya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Gerindra, menjadi tiga fraksi  yg menolak Perppu ini menjadi undang-undang. Sedangkan Partai Demokrat menyatakan mulai menyetujuinya bila pemerintah sepakat buat langsung melakukan revisi begitu ditetapkan menjadi undang-undang dan mulai menolak Perppu menjadi undang-undang bila pemerintah menolak melakukan revisi.

Dalam pertemuan kerja yg dipimpin Ketua Komisi II Zainudin Amali ini, Tjahjo Kumolo mengungkapkan apresiasi pemerintah atas pandangan, saran dan kritik semua fraksi.

“Pemerintah memahami aspirasi yg disampaikan oleh semua anggota Komisi II, bahwa hal berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Ormas yg banyak, aku kira prinsip yg ingin dipegang adalah silakan berekspresi tapi secara prinsip ormas, kelompok dan parpol terus milik komitman bersama,” kata Tjahjo.

Rapat kerja kemudian diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan meeting dan hasil meeting mulai dibawa ke Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI mendatang sebagai proses pengambilan keputusan tingkat II apakah Perppu Ormas ini disetujui menjadi undang-undang.

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin