Menilik Pilpres 2019 Lewat Pilkada Jateng 2018


KEMBALINYA Gubernur petahana Ganjar Pranowo bagi maju dalam pertarungan politik di Jawa Tengah (Jateng) sebetulnya tak terlalu mengejutkan.

Selain elektabilitasnya masih yg tertinggi, kinerjanya mengkoordinasikan pembangunan Jawa Tengah melalui dana pusat dan daerah patut diapresiasi.   

Kinerja Ganjar mampu dilihat di bidang pembangunan infrastruktur energi hingga transportasi ke wilayah yg masih tertinggal. Ganjar juga memiliki sejumlah pencapaian reformasi regulasi maupun birokrasi.

Dalam hal reformasi regulasi, aku mencatat terdapat dua regulasi yg diinisiasi oleh Ganjar yg kemudian berlaku secara nasional. 

Pertama, hak atas tanah bengkok yg sebelumnya harus masuk kas desa kini telah menjadi hak kepala desa.

Tak banyak yg tahu bahwa perjuangan ini dimulai dari meeting para kepala desa se-Jateng dengan Ganjar yg dilarang berangkat ke Jakarta bagi berdemo bersama kepala desa se-Indonesia.

Ganjar meminta para kepala desa membuat surat berisi permohonan revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 bagi dibawa segera kepada Mendagri.

Langkah tersebut kemudian ditiru Gubernur Jatim Soekarwo. Hasilnya Mendagri maupun Presiden menyetujui usulan Jawa Tengah agar hal tersebut berlaku sebagai revisi nasional.

Kedua, aturan penindakan angkutan barang. Tidak cuma aksi gebrak mejanya yg banyak tersiar di media massa, Ganjar dahulu mendorong pengetatan aturan tonase truk termasuk mendorong perubahan aturan penindakan angkutan barang.

Lagi-lagi peraturan versi Jateng buat melarang kendaraan angkutan barang dengan berat muatannya melebihi 25 persen dari jumlah berat yg diijinkan (JBI) ditiru daerah yang lain seperti Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat dan tentu saja DKI Jakarta.

Bagaimana di tingkat masyarakat bawah?

Lagi-lagi aku mengambil dua contoh program yg paling menarik. Pertama, Kartu Tani yg menjamin distribusi pupuk bersubsidi dan memonitor hasil panen dan pascapanen yg kemudian dijadikan program nasional oleh Presiden Jokowi dengan Jateng sebagai pilot project.

Kedua, kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) melalui Bank Jateng dengan bunga pinjaman setahun cuma 2 persen.

Maaf, jangan bandingkan dengan KUR tujuh persen yg berlaku nasional akan tahun ini apalagi dengan bunga pinjaman OK OCE melalui Bank DKI Jakarta yg mencapai 13 persen.

Itu catatan pencapain. Apakah ada catatan yg bakal menghadang laju Ganjar?

Empat isu menghadang Ganjar

Ada empat isu yg potensial diramaikan merupakan proyek semen di Rembang dan Pati, perkara E-KTP, ketidakpuasan aturan alat tangkap di kalangan nelayan, dan harmonisasi mitra koalisi.

Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Taj Yasin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan ketika konferensi pers usai mendaftar sebagai cagub-cawagub di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diusung partai PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Demokrat.ANTARA FOTO/R REKOTOMO Bakal cagub-cawagub Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) dan Taj Yasin (kanan) menjawab pertanyaan wartawan ketika konferensi pers usai mendaftar sebagai cagub-cawagub di Kantor KPU Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2018). Ganjar Pranowo dan Taj Yasin diusung partai PDI Perjuangan, PPP, Nasdem dan Demokrat.

Pertama, isu proyek semen. Hemat saya, isu ini  tidak mulai terlalu berpengaruh karena kuantitas gerakan masyarakat Kendeng cenderung mengecil.

Apakah berpotensi dikelola rival politik? Saya melihat mulai sulit buat rival Ganjar bagi mengambil risiko, misalnya dengan mereplikasi strategi janji palsu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Kedua, isu e-KTP. Saya cenderung melihat isu E-KTP mulai digoreng rival politik bagi mendegradasi kepercayaan publik terhadap Ganjar yg namanya terus santer disebut, bahkan sempat masuk dalam surat dakwaaan terhadap bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto.

Sementara, isu ketiga merupakan ketidakpuasan aturan alat tangkap macam cantrang di kalangan nelayan pun mulai selalu digarap rival politik.  Salah satu basis politik partai pendukung rival berada di wilayah pesisir utara dan selatan Jateng.

Dalam hal ini Ganjar mulai sangat berharap pada peran Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebagai regulator karena Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Cantrang mulai berlaku efektif per awal tahun ini.

Oktober 2017, Ganjar telah sempat meminta penundaan penerapan pelarangan dengan alasan belum tuntasnya pembagian pengganti cantrang. Sayangnya, hingga ketika ini KKP tetap bersikukuh melarang cantrang.

Jika kemudian demonstrasi nelayan berpotensi sulit dikendalikan, Ganjar milik Taj Yasin yg notabene adalah putra KH Maimoen Zubair, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang yg dikenal memiliki nama besar di Pantura. Yasin diharapkan bisa meredam gejolak para nelayan.

Bagi pendukung gerakan Kendeng, nama KH Maimoen Zubair tentu bukan hal yg asing karena Ketua Dewan Syuro PPP itu tegas mendukung pembangunan pabrik semen punya PT Semen Indonesia di Rembang.

Selanjutnya, isu terakhir adalah harmonisasi mitra. Ini bukan masalah kecil. Benar bahwa bagi pilgub kali ini Ganjar-Yasin didukung koalisi PDI, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PPP dengan total kursi dukungan mencapai 58 kursi DPRD.

Maju menggandeng gerbong besar adalah tantangan tersendiri mengingat pada Pilgub sebelumnya pasangan Ganjar Pranowo- Heru Sudjatmiko cuma didukung PDI Perjuangan ketika menghadapi petahana Bibit Waluyo (sebelumnya didukung PDI) maupun mantan kader PDI, Don Murdono.

Jika ingin berkaca pada sejarah panjang PDI Perjuangan di Jawa Tengah, tanpa perlu partai yang lain pun Jateng adalah kandang Banteng. Karena praktis, dalam Pilgub se-Jawa dan Bali tahun 2013, cuma Jateng yg sanggup direbut PDI Perjuangan.

Sejak pemilu Indonesia pada 1955, Jateng adalah lumbung suara untuk partai beraliran nasionalis merupakan Partai Nasional Indonesia (PNI). Tradisi ini selalu berlanjut hingga PNI dipaksa berfusi dengan partai nasionalis lain, Kristen, dan Katolik menjadi PDI di masa Orde Baru yg kemudian pada masa reformasi menjadi PDI Perjuangan.

Sejak Pemilu 1999 hingga Pileg 2014, partai berlogo banteng moncong putih adalah kekuatan dominan di Jateng. Tak satupun partai sanggup menggusur termasuk saat Partai Demokrat berhasil menang pemilu nasional pada 2004 dan 2009.

Kali ini dengan gerbong besar, butuh kerja keras agar segala mesin koalisi kompak bekerja satu tujuan apalagi seandainya kami mengingat ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa kemenangan Jawa Tengah adalah harga mati. 

Menariknya, Pilgub Jawa Tengah tahun ini serupa pilot project menuju Pemilihan Presiden 2019.

Sebagai daerah penting, Jateng menjadi tempat diwujudkannya koalisi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Nah,  yang terakhir ini lebih menarik. Relasi PDI-P dan Demokrat selama ini terepresentasikan dalam relasi dua pucuk pimpinan kedua pertai yg perang dingin dalam waktu yg panjang. Kini, keduanya berjalan beriringan demi memenangkan calon Gubernur mereka.

Jika berhasil, reuni koalisi Pilgub Jateng pada Pilpres 2019 tentu menarik. Mengingat telah bukan rahasia lagi, di tengah kesibukan memastikan target pembangunan lima tahun tercapai, Jokowi kini sedang memilah dan menimbang siapa calon pendampingnya pada Pilpres mendatang.

Agus Yudhoyono? Kenapa tidak! 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin