Menimbang Cawapres Untuk Jokowi

NAMA yg muncul selalu bertambah. Ada yg yakin diri menginginkan posisi tersebut, ada yg malu-malu kucing. Ada yg melobi secara senyap dan ada juga yg memilih diam menunggu.

Bursa calon wakil presiden ( cawapres) Joko Widodo ( Jokowi) memang semakin panas dan sesak mendekati tenggang waktu pendaftaran di bulan Agustus 2018.

Sejumlah survei yg memperlihatkan Jokowi favorit kuat buat kembali terpilih di pemilihan presiden (pilpres) 2019 menjadikan kursi cawapres ini ibarat “tiket emas”.

Bukan cuma lima tahun menjadi orang nomor dua paling berkuasa di Indonesia, tiket emas ini berpotensi mengantarkan pemegangnya menjadi favorit pengganti Jokowi di suksesi kekuasaan 2024.

Tidaklah mengherankan seandainya ada belasan hingga puluhan nama yg mengisi longlist cawapres yg mulai dikerucutkan menjadi final shortlist 4-5 nama.

Cawapres Jokowi bisa dibagi menjadi tiga kategori besar, merupakan dari kalangan militer, perwakilan dari partai politik (parpol), dan dari kalangan teknokrat, kepala daerah, serta tokoh masyarakat.

Empat faktor krusial ini menjadi penentu siapa yg mulai dipilih. Pertama elektabilitas cawapres, kedua akseptabilitas cawapres di mata koalisi parpol pendukung dan ketiga kecocokan personal atau chemistry dengan Jokowi.

Keempat, sosok cawapres yg mampu meneruskan legacy pencapaian pemerintahan Jokowi seandainya kembali terpilih sebagai presiden atau penerus Jokowi.

Di atas keempat faktor ini, Jokowi diyakini mulai memprioritaskan cawapres dengan nilai Islami yg tinggi serta memiliki hubungan baik dengan kelompok Islam.

Ticket-balance

Konsep ticket-balance adalah strategi di mana capres memilih cawapres buat menyeimbangkan sejumlah faktor seperti etnisitas, geografis, ideologi serta latar belakang dan pengalaman politik.

Cawapres yg dipilih diharapkan mampu melengkapi kelebihan atau nilai plus dan menutupi kekurangan atau titik lemah dari capres.

Konsep ini tidak jarang diterapkan di Amerika Serikat (AS) terutama dalam segi geografis. Capres yg berasal dari pantai timur atau barat AS umumnya mulai memilih pendamping dari selatan atau kawasan rust-belt yg berada di tengah AS.

Ideologi juga mampu menentukan, misalnya Donald Trump yg dinilai kurang konservatif memilih Mike Pence, yg yaitu politisi berhaluan sangat konservatif.

Dengan latar belakang sipil, Jokowi bisa memilih cawapres berlatar belakang militer. Cawapres “jenderal” bisa mempertegas citra Jokowi sebagai sosok pemimpin yg tegas. Bukanlah rahasia bahwa kubu oposisi kadang mengkritik Jokowi sebagai sosok yg kurang tegas, lemah, dan mencla-mencle.

Memilih sosok militer juga bisa menjadi strategi bagi menyinergikan dukungan dari purnawirawan terutama mengingat lawan di Pilpres 2019 hampir pasti adalah sosok purnawirawan bernama Prabowo Subianto.

Cawapres militer bisa menjadi pilihan seandainya isu keamanan dan pengokohan ideologi Pancasila menyeruak menjadi isu penting mendekati pilpres.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mulai mendapat “promosi” seandainya Jokowi ingin memperkuat kredensial nasionalismenya. Sosok mantan Panglima TNI ini juga memiliki keunggulan yang lain berupa jaringan krusial pemilih pedesaan dan petani melalui posisinya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Jokowi bisa juga menyeimbangkan tiket dengan memilih sosok non-Jawa. Kepala Polri Tito Karnavian dari Sumatera Selatan dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan dari Sumatera Utara bisa menjadi pilihan.

Gatot Nurmantyo adalah pilihan yang lain yg “kuat”. Gatot bukan cuma memiliki kredensial nasionalisme yg tak terbantahkan, dia juga memiliki hubungan yg mesra dengan kelompok Islam yg mampu menolong Jokowi mengamankan suara pemilih Islam terutama Islam tradisional.

Sosok “Jenderal Religius” ini juga memiliki elektabilitas tinggi sebagai cawapres yg membuatnya cukup diperhitungkan di kontestasi elektoral 2019.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin