Menurut LPAI, 4 Hal Ini Harus Jadi Perhatian Terkait Kejahatan Seksual Terhadap Anak

JAKARTA, – Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Reza Indragiri Amriel menyoroti hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

Hukuman kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Reza berpendapat, pemerintah, termasuk masyarakat, kini seolah-olah menganggap masalah kejahatan seksual terhadap anak selesai setelah hukuman kebiri diatur dalam undang-undang.

“Berbusa-busa orang menyebut, situasi ini situasi luar biasa. Kejahatan seksual, tanpa parameter yg jelas, disebut sebagai kejahatan luar biasa. Apapun penamaannya, tetap saja publik lebih terfokus pada apa hukuman terhadap predator seksual,” ujar Reza kepada , Kamis (11/1/2018).

Baca juga: KPAI Dorong Penegak Hukum Gunakan Hukuman Kebiri buat Pedofil

Menurut dia, ada yg lebih utama menjadi fokus dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak.

“Padahal, kebiri itu urusan kesekian. Mari banting setir ke hal yg jauh lebih utama dari hukuman kebiri,” lanjut dia.

Pertama, pastikan anak yg menjadi korban kejahatan seksual mendapatkan restitusi. Restitusi ini seharusnya sudah diajukan pada tahap penyidikan di kepolisian. Penyidik harus proaktif memproses pengajuan restitusi.

Kedua, seandainya pelaku tak bisa membayar tuntutan restitusi, negara harus menunaikan restitusi kepada korban.

“Naikkan ganti rugi menjadi kompensasi yg harus ditunaikan negara. Terobosan ini yaitu sanksi untuk negara atas kegagalan pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan keji,” ujar Reza.

Baca juga: Pemerintah Susun Tiga PP Pelaksana Perppu Kebiri

Ketiga, pemerintah harus membangun basis data mengenai korban.

Hal ini perlu dikerjakan bagi memastikan korban menerima rehabilitasi fisik dan psikologis di manapun dia berada, bahkan dalam jangka waktu yg lama agar korban benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala.

Keempat, harus ada aturan terkait pelaku kejahatan yg yaitu orangtua atau saudara kandung korban. Menurut Reza, belum ada aturan soal ini. 

“Seharusnya, saat pelaku kejahatan adalah orangtua si anak sendiri, pemisahan antara keduanya harus dilakukan. Cabut kuasa asuh pelaku atas anak tersebut. Opsi ini perlu dikedepankan, bukan sebagai opsi terakhir sebagaimana bunyi UU Perlindungan Anak,” ujar Reza.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin