Menurut Pemerintah, Pembahasan RUU Permusikan Sebaiknya Tidak Dilanjutkan

JAKARTA, – Pemerintah memandang, Rancangan Undang-Undang Permusikan belum perlu disahkan ketika ini.

Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, sebaiknya dibentuk terlebih lalu payung hukum yg mengakomodasi ekonomi kreatif, di mana permusikan menjadi salah satu unsur di dalamnya.

“Sebenarnya kalian butuh umbrella-nya dulu, yakni RUU Ekonomi Kreatif yg ketika ini telah di tahap Panja dan mudah-mudahan diketok pada pertengahan tahun 2019 ini,” ujar Triawan ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

“Di RUU Ekonomi Kreatif itu ada 16 sektor yg diakomodasi, salah satunya permusikan. Jadi, ya yg paling utama tata kelola, ekosistem, dan pengaturan industri ekonomi kreatifnya dulu. Bukan malah mengatur orang berkreasi,” lanjut dia.

Baca juga: Triawan Munaf: Kalau Sampai ke Pemerintah, RUU Permusikan Tidak Akan Lolos

Oleh karena itu, Triawan menilai, sebaiknya RUU Permusikan tak dilanjutkan terlebih dahulu pembahasannya sambil menunggu RUU Ekonomi Kreatif rampung.

Meski demikian, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI, apakah melanjutkan pembahasan RUU Permusikan itu atau tidak.

“Bukan seharusnya (dihentikan), sebaiknya begitu. Tapi terserah Dewan Perwakilan Rakyat . Karena RUU itu yg inisiasi DPR, kalian menerima saja,” ujar Triawan.

Namun, apabila draf RUU Permusikan itu masih sama seperti yg ketika ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI kini, pemerintah tak mulai menyetujuinya.

“RUU Permusikan itu belum sampai di pemerintah, masih ada di DPR. Namun, bahwa ada pasal-pasal aneh, aku setuju. Kalau sampai ke pemerintah, pasal-pasal itu juga enggak mulai lolos,” ujar Triawan.

Baca juga: Tugas Siswa SMK Jadi Rujukan, Naskah Akademis RUU Permusikan Dipertanyakan

“Jadi, kepada rekan-rekan musisi, seniman, enggak usah khawatir. Tidak mulai ada undang-undang yg membatasi seniman dalam berkreasi. Itu nomor satu yg mulai kalian lawan. Begitu sampai ke pemerintah, mulai kita saring lagi,” lanjut dia.

Sebelumnya, sebanyak 260 musisi menyatakan menolak pengesahan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan.

Mereka berasal dari berbagai genre itu tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

Dikutip dari siaran pers yg diterima pada Senin (4/2/2019), koalisi menilai tak ada urgensi untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bagi membahas serta mengesahkan RUU Permusikan bagi menjadi Undang-Undang.

Sebab, draf RUU Permusikan dinilai menyimpan banyak persoalan yg berpotensi membatasi, menghambat dukungan perkembangan proses kreasi, dan justru merepresi para pekerja musik.

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin