Minta KPK Tunda Proses Hukum, Wiranto Bisa Dijerat Pasal “Obstruction Of Justice”

JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dinilai mampu dijerat dengan pasal obstruction of justice atau perbuatan yg menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono kepada , Rabu (14/3/2018). 

“Dari segi ketatanegaraan, tindakan (Wiranto) tak etis dan dapat berpotensi masuk kategori tindakan obstruction of justice atau perbuatan yg menghalang-halangi proses penegakan hukum,” ujar Bayu.

(Baca juga: Kalla Minta Wiranto-KPK Berdiskusi soal Proses Hukum Peserta Pilkada)

Wiranto sebelumnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) buat menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018.

Padahal, pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi disebutkan; ‘Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara segera atau tak segera penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam kasus korupsi’.

“Di mana, ancaman tindak pidana obstruction of justice tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun,” terang Bayu.

Tak cuma itu, permintaan penundaan proses hukum calon kepala daerah juga dianggap yaitu bentuk upaya mengintervensi KPK dalam menjalankan tugasnya.

Sebab, semua upaya intervensi terhadap KPK sebagai lembaga independen adalah tindakan yg tegas-tegas dilarang sebagaimana Pasal 3 UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

UU tersebut menegaskan KPK sebagai lembaga yg dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

“Maksud bebas dari pengaruh kekuasaan manapun ini adalah termasuk mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yg tak boleh diintervensi oleh siapapun,” ujar Bayu.

(Baca juga: KPK Usul Pemerintah Terbitkan Perppu buat Ganti Peserta Pilkada yg Jadi Tersangka)

 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Polemik penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018 bermula usai Wiranto meminta KPK buat menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

Padahal, rencananya, pengumuman penetapan tersangka mulai dikerjakan KPK pada minggu ini.

“Kalau telah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada serentak, kalian dari penyelengara minta ditunda dululah,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru mulai berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga dapat dinilai masuk ke ranah politik.

Penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK juga dinilai mulai berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari partai politik atau yg mewakili para pemilih.

Menanggapi usulan itu, Saut mengatakan, lebih elegan seandainya pemerintah menerbitkan aturan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang buat mengganti peserta pilkada yg tersangkut masalah pidana, ketimbang meminta proses hukumnya ditunda.

(Baca juga: KPK Tak Bisa Penuhi Permintaan Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada)

“Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yg memiliki bukti yg cukup, ada peristiwa pidananya,” kata Saut lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Saut mengatakan, menunda proses hukum justru berakibat tak baik bagi angka indeks persepsi korupsi Indonesia.

Ia tak sependapat seandainya penetapan tersangka peserta pilkada berpotensi mengganggu penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Justru dengan memproses peserta pilkada yg milik masalah hukum mulai menolong rakyat memilih pemimpin yg bersih.

TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi imbauan Menko Polhukam Wiranto bagi menunda rencana KPK mengumumkan status.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin