MKD Akan Susun Tata Tertib Soal Langkah Hukum Terkait Penghinaan Parlemen

JAKARTA, – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding menyatakan pihaknya mulai menyusun tata acara yg memperjelas pelaporan kepada polisi atas pihak yg menghina parlemen.

Hal itu terkait pasal 122 huruf k Undang-Undang MD3 yg memberikan kewenangan MKD buat melaporkan pihak yg menghina kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotanya ke polisi.

“Ini dimintakan kepada MKD bagi menyusun kode etik dan tata acara menyangkut pasal ini. Ada kualifikasi jenis apa. Kami diberi tugas terkait undang-undang ini bagi membuat itu,” kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca juga : Beberapa Pasal di UU MD3 yg Membuat Dewan Perwakilan Rakyat Kian Tak Tersentuh

Dalam tata acara terkait pasal 122 huruf k itu, nantinya MKD mulai menentukan batasan yg dimaksud penghinaan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari DPR. Ia menyampaikan Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak ingin memangkas kebebasan warga negara dalam mengatakan pendapat.

“Kami diminta bagi memberi parameter dalam konteks pasal ini, (mana yang) dapat dikategorikan melakukan atau diduga merendahkan anggota DPR,” lanjut politisi Hanura itu.

Pasal 122 huruf k yg berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah yang lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yg merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi bagi menjamin kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggotanya.

Baca juga : UU MD3 Dinilai Berpotensi Membuat Korupsi Tumbuh Subur di DPR

“Nah kalian menitipkan sebuah tanggung jawab pada MKD, bukan saja menjaga kehormatan lembaga tetapi juga menjaga kehormatan anggota DPR,” kata Lukman ketika dihubungi , Minggu (11/2/2018).

Ia menyampaikan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat di era demokrasi justru harus dijaga sehinggga MKD perlu diberikan kewenangan buat memanggil dan memeriksa pihak yg diduga merendahkan kehormatan dewan dan dan anggotanya.

Setelah diperiksa dan ternyata terbukti menghina Dewan Perwakilan Rakyat atau anggotanya, mulai ditempuh langkah selanjutnya. Jika yg menghina ialah sebuah lembaga negara maka mulai ditindaklanjuti dengan hak yg melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat seperti memunculkan hak interpelasi, angket, dan lainnya.

Baca juga : DPR secara Bersama-sama Membunuh Demokrasi Lewat UU MD3

Bahkan, kata Lukman, sebuah lembaga negara yg tidak hadir dalam undangan pertemuan dengar pendapat yg diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat juga yaitu bentuk penghinaan.

Saat ditanya bila nantinya yg menghina perorangan, Lukman menyampaikan MKD nantinya mulai memeriksa orang tersebut. Jika ditemukan ada unsur penghinaan, MKD mampu mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke polisi.

“Ya nanti MKD nyatakan (DPR atau anggotanya) tidak bersalah, dia bersih, kalau (yang menghina) masih ngotot dapat saja melaporkan ke penegak hukum,” lanjut dia.

TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin