Nasir Djamil: UU Pemerintah Aceh Perlu Direvisi

Banda Aceh, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang berasal Aceh HM Nasir Djamil menyebutkan perlunya dikerjakan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 atau yg dikenal dengan sebutan UUPA di provinsi itu.

“Revisi UUPA ini buat penyempurnaan sehingga sejumlah hal utama lainnya yg disepakati dalam nota kesepakatan damai RI-GAM atau dikenal dengan MoU Helsinki mampu diakomodir kembali,”kata HM Nasir Djamil di Banda Aceh, Selasa.

UUPA yg diterbitkan tahun 2006 yaitu turunan dari kesepakatan damai MoU Helsinki. Kesepakatan damai tersebut ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat RI itu menambahkan tujuan penting revisi adalah bagi menguatkan kedudukan dari UUPA itu sendiri, sehingga tak gampang diganggu gugat lagi.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) membatalkan beberapa pasal dalam UUPA. Akibatnya, sejumlah elemen masyarakat mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya berharap ada dukungan buat revisi UUPA, sehingga ke depan tak lagi kami dengar ada pasal-pasal dalam UUPA yg dibatalkan dengan lahirnya undang-undang baru,”ujar HM Nasir Djamil.

Anggota Komisi Hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat RI itu mengaku pembahasan UUPA ketika dalam bentuk rancangan berlangsung sangat singkat, sehingga masih ada hal-hal yg belum sempurna, dan perlu disempurnakan.

“Pembahasan rancangan UUPA ini cuma memakan waktu delapan bulan, dan itu sejarah pembahasan undang-undang paling singkat. Biasanya, membahas sebuah rancangan undang-undang memakan waktu bertahun-tahun,” kata HM Nasir Djamil.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin