Pakar Hukum: Ada Indikasi Presiden Dipaksa Menorpedo UU MD3

JAKARTA, – Kuasa hukum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Irmanputra Sidin meminta agar majelis hakim Mahkamah Konstitusi ( MK) memprioritaskan kasus uji materi UU MD3.

Hal itu lantaran masalah UU MD3 mendapatkan perhatian publik secara luas hingga ada upaya bagi mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). 

“Ada indikasi ingin memaksa lembaga presiden buat menorpedo UU yg telah yg disetujui oleh pemerintah dan DPR,” ujarnya dalam sidang perdana uji materi UU MD3 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Padahal, kata dia, Perppu dikeluarkan bukan bagi menilai suatu UU, tapi bagi kepentingan yg memaksa saat urusan pemerintahan dan terjadi kekosongan hukum.

Baca juga: Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu buat Batalkan Pasal Kontroverial di UU MD3

Namun, Irman menilai tak ada situasi yg genting buat pemerintah sehingga perlu mengeluarkan perppu buat membatalkan UU MD3.

Justru, menurut dia, kegentingan itu ada di masyarakat. Oleh karena itu, gugatan masyarakat di MK yaitu upaya yg mampu digunakan bagi membatalkan UU MD3 tersebut.

“Oleh karenanya, kita memohon prioritas masalah ini dapat diputuskan secepatnya,” kata Irman.

FKHK menggugat tiga pasal di dalam UU MD3 yg dinilai tak sesuai dengan konstitusi.

Pasal tersebut yakni Pasal 73 yg mewajibkan polisi menolong memanggil paksa pihak yg diperiksa Dewan Perwakilan Rakyat tapi enggan datang.

Baca juga: Hakim MK: Kalau Sampai Batas Waktu UU MD3 Tak Bernomor, Itulah Nasih Buruk

Lalu, Pasal 122 huruf k, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mampu mengambil langkah hukum dan atau langkah yang lain terhadap pihak yg merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

Ada juga Pasal 245 yg mengatur bahwa pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih lalu sebelum dilimpahkan ke Presiden bagi pemberian izin.

Majelis hakim MK sendiri memberikan waktu 14 hari kepada para pemohon buat memperbaiki permohonan gugatan yg mendapatkan beberapa catatan dari hakim.

Salah satu catatan tersebut yakni terkiat dengan pencantuman nomor di UU MD3. Seperti diketahui, UU MD3 belum dinomori lantaran Presiden belum menandatangi UU tersebut.

TV Partai Solidaritas Indonesia mengajukan uji materi Undang Undang MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin