Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu

SALAH satu di antara elemen dan indikator yg paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yg demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.

Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi yaitu hal yg sangat penting.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi buat segala proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang buat ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara yang lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara segera atau tak segera memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri meeting umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008).

Secara prinsipil, demokrasi yaitu partisipasi segala rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan.

Keputusan politik yg dimaksud adalah kesepakatan yg ditetapkan menjadi sebuah aturan yg mulai mengatur kehidupan semua rakyat itu sendiri.

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yg sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tak cuma berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yg dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tapi juga berkaitan dengan segala proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Demokrasi memberikan peluang yg luas kepada rakyat bagi berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yg menyangkut kebijakan publik serta persamaan buat semua warga negara dewasa bagi ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yg sudah diputuskan secara bersama.

Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pilkada mampu terwujud dalam dua bentuk.

Yang pertama, partisipasi formal yg dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yg yg concern terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu.

Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum (KPU) wilayah masing-masing atau nasional (ke depan dalam pemilu serentak akreditasi pemantau pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu).

Kedua, partisipasi politik masyarakat yg ekstra formal. Mereka ini komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, sel-sel, dan sebutan lainnya yg gandrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Namun, mereka tak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya.

Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses-proses elektoral, yg meliputi pula penyampaian kritik serta masukan kepada institusi penyelenggara pemilu.

Dua bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks pemantauan proses pemilu tersebut, baik partisipasi formal maupun ekstra formal, yaitu wujud dari kekuatan masyarakat sipil. Selama tahap-tahap penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka sudah memberikan kontribusi politik signifikan dalam mengawal terselenggaranya kontestasi demokrasi yg efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ke depan, di samping mulai ada pilkada di 171 daerah pada tahun 2018, juga mulai diselenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden secara bersamaan pada 2019, juga secara serentak.

Tentu yaitu kewajiban moral untuk masyarakat sipil bagi aktif mengawasi jalannya suksesi kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional.

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019, yg menjadi ajang demokrasi, layak dijadikan sebagai pesta rakyat yg semestinya harus disambut dengan kebahagiaan.

Kemeriahan proses seleksi kepemimpinan melalui perolehan suara membutuhkan peran aktif semua warga negara baik rakyat maupun pemerintah yg yaitu penerima amanah rakyat buat mengelola negara.

Bila melihat sejarah kepemiluan, lembaga pemantau masih diyakini memiliki sumber daya perjuangan yg tulus dan ikhlas. Mereka berjuang menemani pertumbuhkan kualitas politik dan demokrasi. Pemantau menjadi pengingat yg terus perhatian kepada penyelenggara pemilu.

Kritik membangun berdasar pada teori, fakta, dan data lapangan menginspirasi regulasi dan tidak jarang menolong kerja-kerja demokrasi dan kepemiluan. Kepentingan pencegahan dan pengawalan demokrasi membutuhkan kerja-kerja sosial para pemantau.

Proses kritis yg obyektif dan penghimpunan data lapangan, yg terkadang tak terjangkau oleh pengawas lapangan dan Bawaslu, adalah nilai lebih dari para aktivis pemantauan pemilu.

Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tak cuma dilihat dari tingginya angka pemilih yg hadir memakai hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam segala tahapan penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi buat segala proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata. Karena, eksistensinya bisa mencegah tindakan-tindakan kontrademokrasi yg mampu mengoyak dan mendegradasi loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin