PBNU: Jangan Korbankan Nyawa Rakyat Dengan Menyandera Revisi UU Antiterorisme

JAKARTA, – Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mendesak Dewan Perwakilan Rakyat langsung mengesahkan RUU Antiterorisme agar pemberantasan terorisme memiliki payung hukum yg jelas dan kuat.

“Jangan korbankan nyawa rakyat dengan menyandera penyelesaian amendemen UU Terorisme,” kata Robikin dalam informasi tertulis di Jakarta, Senin (14/5/2018), seperti dikutip Antara.

Jika berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, kata Robikin, Presiden Joko Widodo sepatutnya mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Antiterorisme.

Baca juga: Jika pada Juni RUU Antiterorisme Belum Selesai, Jokowi Terbitkan Perppu

Menurut Robikin, rentetan serangan teroris di Surabaya semakin memperlihatkan kebutuhan adanya instrumen hukum yg memadai bagi memberantas semua tindak pidana terorisme.

Namun, lanjut praktisi hukum itu, seluruh itu harus tetap dalam kerangka “criminal justice system” tanpa mengabaikan sumber daya negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Menurut dia, UU Antiterorisme yg ada sekarang belum menjangkau berbagai tindakan yg mengarah ke fase terwujudnya aksi terorisme.

Misal, warga negara Indonesia yg ikut pelatihan perang di luar negeri sekembalinya ke Tanah Air tak bisa disentuh UU Terorisme yg ada ketika ini.

Begitu pula dengan WNI yg teridentifikasi bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi teror di luar negeri.

“Penindakan aksi terorisme secara preventif melalui pendekatan ‘due process of law’ mulai bisa menyelamatkan nyawa tidak berdosa akibat aksi terorisme,” katanya.

Baca juga: Kapolri Berharap Polisi Bisa Menindak Mereka yg Kembali dari Suriah

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan kementerian terkait bagi mempercepat revisi UU Antiterorisme.

Jika RUU Antiterorisme itu tak rampung dalam Juni mendatang, Presiden Jokowi mulai menerbitkan perppu.

Presiden Jokowi mengatakan, revisi UU ini telah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Februari 2016 yg lalu.

Revisi UU ini yaitu sebuah payung hukum yg utama untuk aparat Polri bagi mampu menindak tegas terorisme dalam pencegahan maupun dalam penindakan.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berharap diberi kewenangan baru dalam pemberantasan terorisme.

Baca juga: Koalisi Pemerintah Sepakat Tidak Terbitkan Perppu Antiterorisme

Kapolri memberi contoh kendala dalam penindakan terhadap mereka yg kembali ke Indonesia dari daerah konflik seperti Suriah.

Tidak ada aturan yg memberi kewenangan Polri buat menindak mereka terkait aksi terorisme.

Polisi cuma mampu menindak saat mereka melanggar pidana seperti pemalsuan paspor atau KTP.

“Sementara kelompok yg tiba gelombangnya cukup banyak dari luar negeri. Ini perlu kami tangani, harus ada kekuatan hukum karena hukum kami tak mampu proses hukum mereka yg kembali dari Suriah,” ujar Kapolri.

Baca juga: Kapolri Sebut Bom Surabaya atas Instruksi ISIS dan Terkait Teror di Paris

Kapolri mengungkapkan adanya keluarga yg kembali ke Indonesia setelah dideportasi oleh otoritas Turki.

Keluarga tersebut ditangkap aparat Turki ketika hendak menuju Suriah bagi jihad versi mereka.

Setelah kembali ke Tanah Air, kata Kapolri, pimpinan keluarga tersebut melakukan doktrinisasi kepada keluarga pelaku serangan teroris di Surabaya.

Selain itu, Polri berharap ada aturan yg bisa memutuskan suatu organisasi sebagai organisasi teroris yg terlarang. Hal itu telah diatur di negara lain.

Kapolri mengatakan, dalam persidangan, organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) telah berkali-kali disebut terlibat dalam rentetan aksi teror di Indonesia.

Kapolri memberi contoh, misalnya, lewat penetapan pengadilan atau oleh BNPT, organisasi tersebut dinyatakan sebagai kelompok teroris dan terlarang di Indonesia.

Dengan penetapan tersebut, Polri kemudian mampu melakukan penindakan mereka yg terlibat organisasi itu.

“Ada pasal yg kalian kehendaki, siapapun yg membantu, tergabung, kalian dapat proses pidana mereka,” kata Kapolri.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin