Pelaporan Pertemuan Jokowi-PSI Ke Ombudsman RI Dianggap Berlebihan

JAKARTA, – Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan peristiwa rapat Presiden Joko Widodo dan Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) ke Ombudsman Indonesia. Pelaporan rapat Jokowi dan PSI di Istana Negara itu salah satunya karena adanya pembahasan mengenai pemenangan Pilpres 2019.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menganggap meeting Jokowi dan PSI tidak melanggar hukum.

“Pertemuan tersebut secara ketatanegaraan yaitu tindakan yg sah dan bukanlah kategori perbuatan melawan hukum,” kata Bayu dalam keterangannya kepada , Selasa (6/3/2018).

Bahkan, menurut Bayu, pelaporan ACTA tersebut adalah tindakan yg berlebih. Meski, di dalam negara demokrasi hal itu yaitu hal yg diperbolehkan.

Baca juga : Jubir: Presiden Sering Bertemu Ketum Parpol di Istana, Kenapa Baru Lapor Sekarang?

“Berlebihan karena mengandung ketidakjelasan perihal perbuatan melawan hukum dan melampaui wewenang apa yg diduga dikerjakan oleh Presiden,” kata pakar hukum tata negara tersebut.

Kata Bayu, UUD ahun 1945 menyebut, dalam menjalankan tugasnya, Presiden wajib menjalin komunikasi dengan suprastuktur politik dalam negara merupakan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan lainnya.

“Maupun komunikasi dengan infrastruktur politik dalam negara merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan, partai politik, dan berbagai kelompok kepentingan di masyarakat,” kata Bayu.

Bayu juga berujar, mengenai siapa saja yg boleh dan tak boleh menjadi tamu Presiden di Istana Negara memang tak ada aturannya dalam Undang-Undang.  Sebab, aturan rinci mengenai siapa-siapa yg mampu menjadi tamu Presiden justru mulai membatasi ruang gerak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

TV Menurut Johan, rapat – rapat dengan parpol membahas politik kebangsaan. Bentuknya adalah silaturahim presiden dengan parpol.

“Satu-satunya yg mampu dijadikan patokan hukum oleh Presiden dalam memilih dan memilah siapa yg sebaiknya ditemui dan tak ditemui hanyalah rambu-rambu dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945,” kata dia.

“Yaitu tindakan Presiden dalam menerima tamu tersebut jangan sampai masuk kategori sebagai perbuatan tercela merupakan perbuatan yg bisa merendahkan martabat Presiden,” sambungan.

Tak hanya itu, kata Bayu, peraturan perundang-undangan Indonesia juga tak melarang Presiden menerima kunjungan Pribadi di luar kunjungan resmi atau kunjungan kerja, bahkan buat tamu asing sekalipun.

Misalnua, pasal 33 ayat (3) UU Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan mengatur kunjungan tamu asing kepada Presiden bisa berupa kunjungan kenegaraan; kunjungan resmi; kunjungan kerja; atau kunjungan pribadi.

“Jika buat tamu asing saja Presiden mampu menerima kunjungan Pribadi apalagi buat tamu yg yaitu rakyatnya sendiri seperti kelompok masyarakat seperti partai politik,” ungkapnya.

Karenanya, Bayu pun menegaskan tindakan ACTA yg melaporkan Presiden kepada Ombudsman RI tak tepat. Apalagi, tidak jelas perbuatan melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yg dituduhkan ACTA.

Sebab, sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 ruang lingkup Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yg diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan.

“Ruang lingkup pelayanan Publik menurut UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya,” kata dia.

“Dengan logika UU Ombudman dan UU pelayanan publik ini maka jelas tindakan menerima kunjungan partai politik bukanlah tindakan Presiden yg sedang melakukan pelayanan publik yg apabila pelayanan publik tersebut tak memuaskan maka bisa berujung dilaporkan ke Ombudsman,” tutur Bayu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin