Pemerintah Dan 8 Fraksi Setujui Penambahan Tiga Kursi Pimpinan MPR

JAKARTA, – Pemerintah dan 8 fraksi menyepakati pembahasan revisi Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3) soal penambahan kursi Pimpinan MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat dibawa ke pertemuan paripurna bagi proses persetujuan.

Hal itu diputuskan dalam meeting kerja antara Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (7/2/2018).

Dari 10 fraksi, dua fraksi yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Nasdem menolak membahas hal ini dalam meeting paripurna.

Baca juga: DPR Siapkan Opsi Voting soal Penambahan Kursi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR

Kedua fraksi ini tak menyepakati usulan mayoritas fraksi dan pemerintah soal penambahan 3 kursi Pimpinan MPR dengan cara diberikan segera kepada partai pemenang pemilu legislatif yakni PDI-P.

Selain bagi PDI-P, tambahan kursi pimpinan juga mulai diberikan kepada dua partai yang lain yg berdasarkan perolehan suara masuk dalam 7 besar. Dua partai ini belum mendapat kursi Pimpinan MPR yakni Gerindra dan PKB.

“Jadi satu kursi buat nomor urut 1, dahulu nomor urut 3, dan 6. Kalau itu yg terjadi yg mulai duduk adalah PDI-P, Gerindra, dan PKB,” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas seusai meeting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Baca juga : Jika Dapat Kursi Pimpinan DPR, PKB Ajukan Muhaimin Jadi Wakil Ketua

Sementara itu, bagi kursi pimpinan DPR cuma ditambah 1 dan mulai diisi PDI-P selaku partai pemilik kursi terbanyak.

Kesepakatan penambahan 1 kursi buat Pimpinan DPR juga mulai dibawa ke paripurna bagi disahkan.

Selain itu, ada pula penambahan 1 kursi Pimpinan buat Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Semangatnya bagaimana kemudian penambahan pimpinan itu dapat menimbulkan kualitas kerja lebih maksimal lagi,” lanjut politisi Gerindra itu.

TV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo bertemu dengan pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat membahas revisi Undang-Undang MD3 bagi tidak mengurangi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin