Pemerintah Diminta Konkret Dalam Promosi Toleransi Dan Jamin Kebebasan Beragama

JAKARTA, – Pemerintah diminta langsung mengambil langkah buat menekan tingginya angka peristiwa pelarangan kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

“Harus ambil langkah konkret yg strategis dalam memimpin promosi toleransi dan jaminan atas hak kebebasan beragama/berkeyakinan melalui agenda-agenda terobosan,” ujar peneliti Setara Institute, Halili di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Caranya, menurut Halili, dengan merespons konsolidasi kelompok-kelompok intoleran dengan penegakan hukum dan konstitusi.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus mencegah berulangnya tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan dan pelanggaran hak-hak minoritas.

(Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya)

Ini termasuk tak memberikan toleransi atau zero tolerance terhadap semua tindakan yg bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yg merongrong Pancasila serta Konstitusi RI.

“Pemerintah harus memposisikan aparatnya, khsususnya kepolisian dan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan segala warga dan pembela dasar dan konstitusi negara,” kata Halili.

Presiden Joko Widodo diminta bagi menginstruksikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian buat membuat standard operating procedure penanganan masalah pelanggaran KBB.

“Juga membangun kapasitas perspektif HAM anggota Polri dalam isu kebebasan beragama dan keyakinan,” ucap Halili.

“Dengan kapasitas itu polisi tak mulai gegabah menangani pelaporan penistaan agama atau tokoh agama dari kelompok-kelompok intoleran,” kata dia.

TV Potret kehangatan dan toleransi antarumat beragama kelihatan di sejumlah daerah.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin