Pemerintah Harus Proaktif Tuntaskan Kasus Caledonia Sky

Jakarta – Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah kapal pesiar MV Caledona Sky yg enam bulan dulu terdampar dan merusak terumbu karang di kawasan perairan Raja Ampat, Papua Barat.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Moh Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mesti lebih proaktif dan lebih keras memberi tekanan kepada kepada pemilik kapal atau negara yang berasal kapal, agar masalah ini langsung diselesaikan dan tak berlarut-larut.

“Kementerian Koordinator Maritim yg sejak awal memimpin tim penyelesaian insiden ini, harus lebih proaktif dan memberi batas waktu kepada pihak MV Caledonia Sky agar mampu menyelesaikan ganti rugi kepada pihak Indonesia dan masyarakat Raja Ampat,” kata Suhufan.

Menurut dia, setelah enam bulan insiden tabrak karang oleh kapal pesiar yang berasal Inggris MV Caledonia Sky di perairan Raja Ampat, upaya penyelesaian dan ganti rugi yg dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia belum memperlihatkan perkembangan nyata.

Ia memaparkan bahwa insiden tabrak karang kapal Caledonia Sky yg terjadi pada Maret 2017 lalu, sudah menimbulkan kerusakan karang hingga sebesar 18.882 meter persegi.

“Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan pihak kapal MV Caledonia Sky memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lambatnya penyelesaian ganti rugi tabrak karang oleh MV Caledonia Sky yaitu bukti bahwa Indonesia belum peduli atau tak milik kekuatan terhadap pelanggaran lingkungan laut yg dikerjakan oleh korporasi apalagi itu korporasi asing,” katanya lagi.

Berdasarkan penelusuran DFW-Indonesia terhadap perkara ini, ujarnya pula, pemerintah sudah melakukan kajian terkait tiga aspek kerusakan dan restorasi yg kelak mulai dilakukan.

Ketiga hal tersebut adalah mengenai tingkat kerusakan biota laut, kerugian berdasarkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah serta restorasi dan pemulihan atas tingkat kerusakan yg terjadi.

Dari segi kajian dan justifikasi, lanjutnya, pemerintah Indonesia dinilai sudah mempunyai bahan yg cukup, tinggal proses negosiasi, diplomasi dan keberanian mengatakan hal tersebut di forum penyelesaian ganti rugi.

Sebelumnya, pemerintah selalu mendorong pihak asuransi agar bisa mengganti biaya kerusakan akibat kapal MV Caledonia Sky yg diketahui sudah merusak terumbu karang di kawasan perairan Raja Ampat, Papua Barat, Maret 2017.

“Intinya dari asuransi belum dapat menerima,” kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Poerwadi, Jumat (8/9).

Menurut dia, pihaknya selalu menyiapkan data-data yg diperlukan bagi tahapan proses selanjutnya.

Dia juga mengemukakan, koordinasi buat hal ini berada di Kemenko Kemaritiman.

Setelah peristiwa MV Caledonian Sky yg membawa 102 turis dan 79 anak buah kapal (ABK) itu terdampar dan merusak terumbu karang Raja Ampat, terkuak di media sosial dan diperbincangkan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak juga bereaksi dan menyatakan kesedihan dan kegeramannya.

Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin