Pemerintah Ingin Definisi Terorisme Tanpa Motif Politik, Ideologi Dan Ancaman Negara

JAKARTA, – Tim Panja Pemerintah revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) ingin tak ada frasa motif politik, ideologi dan ancaman negara dalam definisi terorisme.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Panja Pemerintah Enny Nurbaningsih dalam pertemuan Tim Perumus RUU Antiterorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2019).

“Definisi ini telah kita sepakati dalam pertemuan 14 Mei 2018 dan kita juga membuat alternatif setelah menerima berbagai usulan serta masukan,” ujar Enny.

Baca juga: JK Sebut Definisi Terorisme Hal Sederhana yg Tak Usah Diperdebatkan

Enny menyampaikan, usulan definisi terorisme yg disepakati di pertemuan panja pemerintah, yakni “terorisme adalah perbuatan yg memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yg menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yg bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yg strategis, lingkungan hidup, fasilitas pubik atau fasilitas.”

Sementara, alternatif yg diusulkan, “terorisme adalah perbuatan yg memakai kekerasan atau ancaman yg menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yg mampu menimbulkan korban yg bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yg strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Baca juga: Densus 88 dan Kapolri Beda Pendapat soal Definisi Terorisme

Terkait frasa motif ideologi, politik dan ancaman terhadap negara, lanjut Enny, pemerintah menyepakati frasa tersebut dimasukkan ke dalam bagian penjelasan umum dan tak perlu dimasukkan dalam batang tubuh.

“Sementara ini kesepakatan pemerintah yg telah ditandatangani segala unsur-unsur yg ada dalam pemerintah ini kalian merumuskannya terkait dengan frasa itu masuk ke dalam penjelasan umum,” tuturnya.

Pada kesempatan yg sama, Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhamad Syafi’i mempertanyakan definisi yg tak memuat frasa motif politik ideologi dan ancaman terhadap keamanan negara.

Baca juga: RUU Antiterorisme: dari Pasal Guantanamo sampai Tantangan HAM

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa ada perbedaan definisi antara usulan yg diajukan tim panja pemerintah dan surat usulan definisi terorisme dari beberapa pimpinan lembaga pemerintah.

Beberapa surat usulan yg diterima Dewan Perwakilan Rakyat berasal dari Kapolri, Panglima TNI, Menko Polhukam dan Menhan, mensyaratkan adanya motif politik, ideologi dan ancaman terhadap keamanan negara dalam definisi terorisme.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin