Pemerintah Siapkan Pemindahan Abu Bakar Ba’asyir Ke Klaten

JAKARTA, – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan, pemerintah mulai memindahkan terpidana masalah terorisme Abu Bakar Ba’asyir dari Lapas Gunung Sindur Bogor ke Lapas Klaten.

Namun, Wiranto tak mau membocorkan kapan rencana pemindahan Abu Bakar Ba’asyir itu mulai dilakukan. Saat ini, pemerintah masih perlu menyiapkan seluruh keperluannya.

“Sudah jelas kok bahwa mulai dipindahkan,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

(Baca juga : Jusuf Kalla Sambut Baik Rencana Pemindahan Lapas Abu Bakar Baasyir)

Menurut mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu, beberapa persiapan yg dikerjakan meliputi prosedur pemindahan, keamanan lapas, hingga pelayanan di lapas terutama terkait layanan kesehatan buat Ba’asyir.

“Jadi enggak selalu tiba-tiba aku perintahkan besok (pindah). Kalau enggak bersiap bagaimana? Jadi tunggu, sabar,” kata Wiranto.

Sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan memindahkan Ba’asyir ke lapas yg dekat dengan rumah keluarga Ba’asyir.

Keputusan ini tak sesuai dengan keinginan keluarga yg ingin agar Ba’asyir jadi tahanan rumah.

(Baca juga : Keputusan Kemenkumham, Abu Bakar Baasyir Tak Bisa Jalani Pidana di Rumah)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebelumnya mengatakan, Abu Bakar tak dapat menjalankan masa pidana di rumah.

Kemenkumham cuma bisa mengeluarkan kebijakan agar Ba’asyir difasilitasi mendapatkan perawatan medis dengan kualitas sebaik-baiknya, tanpa mengubah statusnya sebagai warga binaan atau narapidana Lapas Gunung Sindur.

“Selama di sana, beliau (Ba’asyir) kalian kasih fasilitas yg paling baik. Anytime perlu berobat, kami pasti mulai kasih,” ujar Yasonna ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2/2018).

Bahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, mulai disediakan helikopter khusus bagi Ba’asyir seandainya sewaktu-waktu keadaan kesehatannya menurun di dalam penjara.

 

Selain itu, Kemenkumham juga memperbolehkan Ba’asyir mendapatkan pendampingan, khususnya oleh keluarga.

“Beliau juga ada pendamping, karena berbeda ya dengan yg lain. Karena telah uzur, makanya mesti ada yg terus mendampingi beliau. Pokoknya kami betul-betul treat beliau dengan baik lah,” ujar Yasonna.

Yasonna menegaskan, mengubah status Ba’asyir dari warga binaan menjadi tahanan rumah tak memungkinkan dalam konteks hukum acara di Indonesia.

Status tahanan rumah cuma bagi seorang pelaku kejahatan selama proses hukumnya berada di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sementara Ba’asyir yg telah divonis bersalah oleh hakim, tak mungkin diubah statusnya menjadi tahanan rumah.

“Kalau tahanan kan itu buat belum berkekuatan hukum tetap, ini kan telah jelas macam hukumannya,” ujar Yasonna.

Meski demikian, Yasonna mengaku, belum melaporkan hasil kajiannya ini kepada Presiden Joko Widodo.

Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011 lalu.

Putusan itu tidak berubah hingga tingkat kasasi. Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang yang lain dalam penggunaan dana buat melakukan tindak pidana terorisme.

TV Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat selalu memantau keadaan kesehatan terpidana perkara terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin