Penanganan Kasus Heli AW 101, KPK Berterima Kasih Ke Panglima TNI

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengatakan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto atas komitmen TNI dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Khususnya terkait penanganan masalah dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101.

“Kami sampaikan juga terimakasih pada Panglima TNI. Karena bagaimanapun juga komitmen TNI bagi menjadi bagian pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat utama artinya. Terutama Presiden telah memperlihatkan concern-nya, termasuk terkait Heli AW 101 ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui informasi tertulis, Rabu (3/1/2018).

Dalam penanganan masalah pembelian heli yg diduga merugikan negera sekitar Rp 224 miliar tersebut, KPK terus berkoordinasi dengan Polisi Militer (POM) TNI agar proses penanganan kasus bisa berjalan dengan baik.

“Sebelumnya tim juga telah berkoordinasi dengan POM TNI agar proses penanganan masalah bersama ini berjalan baik. Prinsipnya KPK dan POM TNI saling mendukung,” ujar Febri.

(Baca juga : Mantan KSAU Analogikan Kasus Heli AW 101 dengan Beli Ferrari)

Hari ini, KPK memeriksa mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna. Agus diperiksa sebagai saksi bagi Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Irfan yaitu pihak swasta yg dijerat oleh KPK. Lembaga antirasuah itu diketahui turut menangani masalah ini bersama POM TNI.

Dalam masalah ini, TNI memutuskan lima orang tersangka dari jajarannya.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol admisitrasi WW.

Selain itu, staf yg menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

(Baca juga : Kasus Heli AW 101, KPK Tunggu Angka Pasti Kerugian Negara dari TNI AU)

Diketahui, pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli macam VVIP buat keperluan presiden. Anggaran bagi heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meskipun ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli buat keperluan angkutan.

Selain itu, heli yg dibeli tersebut tak cocok dengan spesifikasi yg dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tak memakai sistem rampdoor.

Hasil perhitungan sementara ditemukan kerugian negara sekitar Rp 224 miliar dari nilai proyek Rp 738 miliar tersebut.

TV Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 224 Miliar dari nilai proyek Rp 738 Miliar.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin