Pencabutan Hak Politik Dan Larangan Napi Korupsi “Nyaleg” Bisa Jadi Peringatan Tegas

JAKARTA, – Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai sanksi pencabutan hak politik mampu menjadi peringatan tegas untuk para politisi bagi menjauhi praktik korupsi.

Menurutnya, pencabutan tersebut mampu diterapkan seandainya politisi terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Mereka yg melakukan korupsi itu adalah menyangkut kejahatan terhadap hak publik. Nah apa maksudnya? Rata-rata itu mereka menyalahgunakan kekuasaannya dalam rangka buat korupsi,” kata Ray di Sanggar Prathivi Building, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

(Baca juga: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tak Setuju KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg)

Ray menegaskan, para mantan koruptor sudah mengkhianati hak politik yg sudah diberikan oleh rakyat. Sehingga, negara mampu melakukan pencabutan hak itu melalui mekanisme hukum yg berlaku.

Ia juga melihat sanksi pidana belum efektif menimbulkan efek jera untuk para koruptor. Sebab, kata dia, ada beberapa masalah mantan narapidana korupsi kembali terjun dalam pusaran korupsi.

“Kenyataannya politisi ini sangat takut sekali kalau hak politiknya dicabut, jadi ada pikiran lebih baik di penjara 5 tahun daripada hak politiknya dicabut. Dalam pikiran aku tak ada mantan koruptor yg betul betul bertaubat setelah di penjara,” ujarnya.

Ray mendukung aturan KPU soal larangan mantan narapidana perkara korupsi ikut Pileg 2019. Larangan ini bisa memperkuat basis kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi.

“Jadi publik haknya telah dilalaikan, untuk aku selama itu memenuhi kepentingan publik tak masalah,” katanya.

(Baca juga : Parpol Diminta Siapkan Lebih Banyak Caleg Cadangan)

KPU hingga ketika ini tetap bertahan dengan keinginannya melarang mantan koruptor menjadi caleg 2019.

KPU menganggap korupsi yaitu kejahatan luar biasa sehingga pelarangan perlu diatur secara tegas dalam peraturan KPU. Larangan tersebut bisa disebut terobosan karena ketentuan itu tidak diatur dalam UU Pemilu.

Seperti dikutip , KPU menyiapkan dua opsi bagi melarang mantan koruptor maju sebagai calon wakil rakyat.

Opsi pertama seperti yg tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi. Opsi kedua, melarang mantan terpidana korupsi jadi bakal caleg Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD.

Opsi kedua substansinya sama. Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg.

TV KPU sedang melakukan uji publik terhadap pasal buat melarang narapidana korupsi jadi caleg.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin