Penggemar Jusuf Kalla Gugat UU Pemilu, MK Nilai Bagus Untuk Kepastian Hukum

JAKARTA, – Sekelompok warga yg mengaku sebagai penggemar Wakil Presiden Jusuf Kalla menggugat pasal tentang syarat pencalonan diri presiden atau wapres di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono menilai gugatan itu hal yg wajar dan hak sebagai warga negara. MK juga menilai gugatan tersebut bagus bagi kepastian hukum.

“Ini justru bagus, karena yg ditempuh adalah jalur-jalur konstitusional,” ujarnya kepada , Jakarta, Rabu (2/4/2018).

Baca juga : PDI-P: Sulit Cari Cawapres seperti Jusuf Kalla

MK, kata Fajar, mempersilakan kepada seluruh pihak bagi mengajukan gugatan ke MK bila merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan suatu undang-undang.

“Ya, tentu dipersilakan kepada pihak yg merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan suatu UU, termasuk karena dianggap mengandung ketidakpastian hukum, menggugat ke MK,” kata Fajar.

Sebelumya, gugatan dilayangkan oleh pemohon yg berasal dari Muhammad Hafidz, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar.

Baca juga : Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

Para Pemohon menginginkan kedua norma dalam UU Pemilu, yg mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yg sama, ditafsirkan tak berturut-turut.

Sebab dengan aturan itu, maka Wakil Presiden Jusuf Kalla tak dapat masuk lagi di Pilpres 2019 sebagai Cawapres.

Pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu memberikan syarat buat presiden dan Wakil Presiden, yaitu: belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua)

TV Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo tak perlu mengajukan cuti ketika berkampanye di pilpres 2019.

kali masa jabatan yg sama, dan surat pemberitahuan belum pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yg sama.

Para pemohon merasa dirugikan secara konstitusi bila Jusuf Kalla tak dapat maju lagi mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebab selama ini duet Jokowi-JK dinilai memiliki komitmen nyata dalam penciptaan lapangan kerja.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin