Perpecahan Mulai Terjadi Di Golkar Jabar

Bandung – Perpecahan akan terjadi di Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Jawa Barat, hal ini terkait dengan keputusan DPP yg mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai calon wakil gubernur di Pilgub Jawa Barat 2018.

Perpecahan ditandai dengan aksi protes arus bawah partai berlambang pohon beringin tersebut seperti adanya petisi online yg juga berisi penolakan keputusan DPP yg mengusung Emil dan Daniel Mutaqien di Pilgub Jawa Barat.

Dalam petisi online tersebut dibuat oleh kader Golkar Kota Bandung Aat Safaat Hodijat, ia mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yg dinilai tak menaati konstitusi partai.

“DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/kota bagi taat pada AD/ART partai, peraturan organisasi dan juklak, namun mereka sendiri melanggar,” kata Aat Safaat Hodijat, di Bandung, Jumat.

Ia menyampaikan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara, dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Jabar yg selain dihadiri oleh pengurus kabupaten/kota di Jabar juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jabar, bahkan DPP Partai Golkar, tak ada nama yang lain selain Dedi Mulyadi yg diputuskan bagi maju dalam Pilgub Jabar dari Partai Golkar.

“DPD kabupaten/kota telah jelas cuma menginginkan Kang Dedi Mulyadi bagi maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam Rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda. Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” kata Aat.

Keputusan Tim Pilkada Pusat, lanjut Aat, sudah melukai nilai persatuan dan setia kawan yg termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar.

Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jabar yg berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang.

“Tentunya ini mencederai kehormatan kader Golkar, suara mereka tak didengar lagi, padahal mereka yg bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat,” kata dia.

Apabila keputusan pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien tak diubah oleh DPP Partai Golkar, maka, Aat menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar bagi memboikot keputusan tersebut.

Menurut dia, kader Partai Golkar di Jabar sangat merindukan kader terbaiknya dalam hal ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi bagi menjadi Gubernur.

“Ya lawan saja. Saya membuat petisi online, ini baru awal saja, perlawanan kader ini mulai berlanjut seandainya keputusan DPP tak diubah. Kader di Jawa Barat cuma menginginkan Kang Dedi Mulyadi buat maju, bukan yg lain,” kata dia.

Selain itu ia juga menilai, keputusan DPP Partai Golkar kontraproduktif untuk Golkar karena dengan kepemilikan 17 kursi di DPRD Jabar, seharusnya Golkar tidak memilih bergabung dengan parpol pengusung Ridwan Kamil cuma karena alasan elektabilitas Wali Kota Bandung itu.

Terlebih kemunculan Daniel Mutaqien Syaifuddin tak didukung penuh kader Golkar di Jabar.

“Hal ini kontraproduktif. Elektabilitas itu bukan hal yg pasti, yg pasti cuma kematian punya Alloh. Kalau keputusan ini selalu dipaksakan, mesin Golkar di Jabar pun tidak mulai bergerak,” kata Aat.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin