Pertahankan Airlangga, Ada Deal Politik Antara Jokowi Dan Golkar?

JAKARTA, – Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mencium aroma deal politik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hal ini terkait dengan melunaknya sikap Jokowi yg mengizinkan Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar dan menteri perindustiran.

Padahal, sejak awal Jokowi sempat berkomitmen bahwa menterinya di kabinet tak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus parpol.

Selain itu, Jokowi juga baru saja menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

“Deal politik tak mulai terhindarkan, dan itu pasti terjadi. Jokowi dan Golkar mulai saling mengamankan,” kata Ujang ketika dihubungi, Minggu (21/1/2018).

Ia pun menilai, deal politik yg terbangun antara Presiden dengan ketua umum partai beringin tersebut tak terlepas pada kepentingan pemilihan presiden di 2019 nanti.

“Karena, tentunya Jokowi butuh tiket dari Golkar, sedangkan Golkar butuh merapat pada kekuasaan. Golkar mulai menggaransi, mulai full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu dealnya aku yakin,” kata dia.

(Baca juga: Soal Rangkap Jabatan, Wiranto Enggan Dibandingkan dengan Airlangga)

 

Dosen di Universitas Al Azhar ini mengaku menyesalkan sikap Jokowi tersebut. Sebab, Jokowi rela melanggar komitmen yg telah ia bagi demi tiket pilpres.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

“Harusnya Pak Jokowi konsisten dengan perkataan dan sikapnya. Karena, sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sikap yg sesuai antara perkataan dengan perbuatan,” ujarnya.

Ujang menilai, di satu sisi, deal politik ini memang mulai memuluskan langkah Jokowi yg tak mempunyai partai bagi kembali mencalonkan diri pada periode kedua. Namun ia menilai sikap Jokowi yg melanggar komitmen justru mulai membuat citra mantan Gubernur DKI itu menjadi buruk di mata masyarakat.

“Sikap tak konsisten Pak Jokowi dengan membiarkan Airlangga merangkap jabatan jangan sampai menurunkan wibawa Jokowi sebagai presiden,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya beralasan, mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena kerja kabinet ketika ini cuma tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tidak efektif apabila dikerjakan pergantian di pos menteri perindustrian.

“Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, telah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar dapat enam bulan, kalau enggak cepat mampu setahun kuasai itu,” kata Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).

Airlangga akan bergabung ke kabinet pada reshuffle Jilid II, Juli 2016 lalu. Ia menggantikan politisi Partai Hanura Saleh Husin.

Namun, pada Desember 2017, ia terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yg terjerat perkara dugaan korupsi proyek e-KTP.

TV Presiden Joko Widodo tidak mengurangi satu kursi lagi di kabinet bagi Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin