PKS Dukung Pasal Ambang Batas Pencalonan Presiden Diuji Lagi Ke MK

JAKARTA, РPartai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut berisi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Kalau sekarang ada warga yg ajukan judicial review, kita mendukung. Karena itu adalah hak warga dan menurut kalian itu adalah memang tuntutan keadilan publik,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid ketika ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

Baca juga: Alasan Pasal Ambang Batas Pencalonan Presiden Kembali Digugat ke MK

Menurut Hidayat, PKS sejak awal pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat sudah menolak penetapan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Menurut dia, pembatasan syarat pencalonan presiden sama saja mengabaikan keadilan buat masyarakat dalam memilih calon presiden.

Apalagi, menurut Hidayat, pemilihan legislatif dikerjakan bersamaan dengan pemilihan presiden pada 2019 mendatang. Menurut dia, tak relevan seandainya ambang batas pencalonan presiden tetap berlaku.

“Menurut kami, presidential threshold berapa persen pun menjadi tak relevan,” kata Hidayat.

Hidayat yg juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu berharap agar MK bisa mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Menurut Hidayat, MK bisa memperlihatkan kenegarawanan dengan menolong menghadirkan pemilu yg berkualitas dengan basis konstitusional yg kuat.

Pasal tentang presidential threshold mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 dahulu bagi mampu mengusung pasangan capres dan cawapres.

Denny Indrayana, kuasa hukum pemohon, mengatakan, syarat ambang batas pencalonan presiden tersebut sudah mendegradasi kadar pemilihan segera oleh rakyat yg sudah ditegaskan dalam UUD 1945.

Syarat yg diadopsi dari pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut, sudah menyebabkan rakyat tak bebas memilih karena pilihannya menjadi sangat terbatas.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin