Potensi Politik SARA Di Pilkada 2018 Diyakini Minim, Kenapa?

JAKARTA, – Pilkada serentak 2018 masih dibayangi munculnya isu politik suku, agama, ras, dan antargolongan ( SARA). Namun seberapa besar potensinya?

Pengamat politik sekaligus Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan meyakini, potensi isu SARA atau politik identitas di Pilkada serentak 2018 minim.

“Saya kira kami mampu bergembiralah di Pilkada 2018 itu dilihat dari segi perilaku politik,” ujarnya dalam acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dua faktor

Menurut Djayadi, ada dua fakltor penting yg menentukan kemunculan politik identitas dengan berbagai isu SARA muncul dalam Pilkada. Kedua faktor itu harus terpenuhi.

Pertama merupakan syarat Pilkada yg kompetitif yg berarti tak ada pihak yg dominan dalam Pilkada. Bila pertarungan kompetitif atau apple to apple, maka politik identitas dapat menjadi dasar penentu orang buat memenangkan satu calon.

Baca juga : Kehidupan Bandung Cindy, Politik Identitas, dan Fenomena Ridwan Kamil

Selain itu, tingkat kompetitif yg memunculkan politik identitas juga dapat muncul apabila kelompok yg bertarung dalam Pilkada memiliki perasaan bahwa identitasnya sedang menjadi pertaruhan.

Kedua, merupakan polarisasi pasangan calon dan pendukungnya. Polarisasi pasangan calon merupakan terkotak-kotaknya calon kepala daerah dapat berdasarkan suku atau agama. Sementara polarisasi dukungan merupakan terbaginya kekuatan politik yg saling berhadapan satu sama lain.

Pilkada 2018

Pada pilkada 2018 terdapat 171 daerah yg mulai menggelar pemilihan kepala daerah. Sekitar 17 di antaranya merupakan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi.

Menurut Djayadi, dari 17 provinsi, 10 di antaranya tak ada petanaha. Dengan demikan persaingan di 10 provinsi tersebut mulai ketat karena tak ada yg dominan.

Kompetisi pilkada yg ketat juga diyakini mulai terjadi di dua provinsi lainnya merupakan Sumatera Utara dan Riau.

Meski petahana maju lagi, namun tak ada pasangan yg dominan. Sebab, petahana yg maju kembali di pilkada dua provinsi tersebut adalah wakil gubernur, bukan gubernurnya.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi

Dari sisi ini, 12 dari 17 provinsi yg menggelar Pilkada 2018 telah memenuhi faktor pertama merupakan Pilkada yg kompetitif.

Namun bila dihadapkan kepada faktor yg kedua merupakan polarisasi, maka potensi munculnya politik identitas menjadi minim.

Di Jawa Barat misalnya, dukungan partai politik lebih cair sehingga tak terjadi polarisasi dukungan yg besar kepada calon kepala daerah. Selain itu, calon kepala daerahnya juga seragam yakni semuanya islam dan masing-masing pasangan memiliki calon yg berasal dari suku mayoritas yakni Sunda.

Sementara itu di Kalimantan Barat, provinsi yg disebut memiliki potensi besar munculnya politik identitas, juga tak memenuhi dua faktor di atas. Polarisasi yg terjadi kata Djayadi merupakan melayu dan non melayu, namun dari sisi dukungan, partai politiknya juga lebih cair.

Baca juga : Politik Identitas Dikhawatirkan Potensial di Pilgub Jabar 2018

“Maka kalau disebut adanya ancaman kayanya tak terlalu tinggi,” kata dia.

Potret yg kurang lebih sama juga hampir terjadi di pilkada tingkat kabupaten atau kota. Satu daerah yg paling rawan politik identitas merupakan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Djayadi menyampaikan bahwa situasi politik di Mamasa mirip dengan Jakarta jelang Pilkada 2017 lalu. Saat ini kata dia, Petahana adalah Islam sementara hampir 70 persen masyarakat Mamasa adalah Kristen.

Namun potensi politik identitas di Pilkada Mamasa juga menjadi tak ada sebab perkembangan terbaru cuma ada calon tunggal yg mulai maju dalam Pilkada Mamasa 2018.

TV Muhammad Abdulah Harsono, admin group Saracen dinyatakan bersalah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin