PPATK Temukan Transaksi Keuangan Mencurigakan Diduga Terkait Pilkada

JAKARTA, – Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Firman Santyabudi mengatakan, PPATK mendapat 52 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pemilihan kepala daerah ( pilkada).

Sumber laporan tersebut dari perusahaan asuransi, bank umum, bank pembangunan daerah, hingga money changer.

“Dari 52 laporan itu, terdapat 12 pihak terlapor melibatkan penyelenggara dan kontestan,” ujar Firman di PTIK, Kamis (5/4/2018).

Transaksi dianggap mencurigakan, salah satunya dengan melihat profil seseorang. Misalnya, pendapatan seseorang cuma Rp 200 juta, namun tiba-tiba masuk ke rekeningnya Rp 200 juta.

Meski begitu, tak seluruh laporan transaksi mencurigakan memperlihatkan bahwa ada pidana di baliknya. Bisa saja rekeningnya diisi uang dengan jumlah besar hasil menjual rumah.

(Baca juga: Antisipasi Pelanggaran, PPATK Awasi Aliran Dana di Rekening Peserta Pilkada)

Oleh karena itu, setiap laporan transaksi mencurigakan yg masuk mulai didalami lagi oleh PPATK bagi melihat keterkaitan dengan pilkada.

“Kami juga liat keterangan yang lain apakah betul mengarah ke sana. Ini masih harus ada analisis lebih lanjut,” kata Firman.

Firman mengatakan, PPATK juga melihat hampir segala calon dari petahana menarik tunai uang di rekeningnya akan setahun terakhir sebelum masa jabatannya berakhir. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

Menurut dia, muncul kecurigaan mereka menarik dana bukan di saat-saat ini agar tak tampak mencurigakan. PPATK kemudian mencari data buat bukti yg menguatkan apakah uang yg ditarik itu berhubungan dengan pilkada, misalnya bagi kampanye.

“Kalau ada potensinya, nanti kalian dorong ke aparat penegak hukum. Kalau kental dengan korupsi, kita mulai dorong ke KPK. Kalau pelanggaran pemilu kalian dorong ke Bawaslu,” kata Firman.

(Baca juga: Mahfud MD: Tak Ada Satu Pilkada pun yg Tidak Curang…)

Firman meminta para calon kepala daerah yg mulai berlaga dalam Pilkada 2018 tak bermain curang dengan uang. Sebab, PPATK mampu dengan gampang melacak transaksi keuangan mereka dan mulai ketahuan seandainya ada kejanggalan.

“Walau biaya politik tinggi, namun kalian harap tak mempengaruhi peserta pemilu bagi tak melakukan pelanggaran kampanye. Bukan banyak banyak cari uang,” kata Firman.

TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri meeting kerja dengan dengan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu (14/3) pagi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber: http://nasional.kompas.com

Post Author: admin