PPP Akan Ajukan Usul Inisiatif Revisi UU Ormas

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai mengajukan usul inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017, dengan tujuan bagi memperbaiki kekurangan yg terdapat dalam UU tersebut, kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi.

“PPP mulai mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas, menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama,” kata Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, ada sejumlah hal yg masih dapat diperdebatkan dalam UU Ormas, antara yang lain peran pengadilan karena jangan sampai peran pengadilan dihapuskan dari UU Ormas.

Dia menyampaikan walaupun azas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tak dieksplisitkan dalam norma UU, maka dikhawatirkan mulai menjadi pasal karet.

“Hal itu karena seolah-olah pengadilan tak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat untuk masyarakat bagi mencari keadilan,” ujarnya.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI itu menilai ada sejumlah pasal yg hilang, misalnya lembaga yg dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, dapat menggugat di pengadilan.

Dia menilai sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan.

“Hal yang lain adalah terkait dengan hukuman, apakah pelanggar mulai mendapat hukuman seberat yg diatur dalam UU Ormas atau tidak,” katanya.

Baidowi menjelaskan alasan yang lain mengapa PPP berniat buat mengajukan usulan revisi UU Ormas adalah terkait Lembaga Penafsir Pancasila, karena siapakah yg berhak memvonis seseorang atau lembaga bertentangan dengan Pancasila.

Dia menyampaikan ketika ini mandat diberikan secara penuh kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dulu bagaimana seandainya Mendagri tiba-tiba berganti.

“Bagaimana apabila Mendagri tiba-tiba diganti, apakah tak menimbulkan masalah,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa PPP ingin ada penegasan terhadap paham-paham yg dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan di sisi yang lain pemerintah juga bersiap apabila UU Ormas hasil pengesahan Perppu Ormas dikerjakan revisi.

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Sumber: http://www.antaranews.com

Post Author: admin